Paket Ekonomi 2025 Dorong Investasi dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Kelima, pemerintah turut menurunkan bunga kredit perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate +5 menjadi BI rate +3 persen. Fasilitas tersebut bisa digunakan penerima manfaat untuk cicilan perumahan maupun uang muka (down payment).

Sementara itu, bagi para pengembang perumahan, bunga juga diturunkan dari BI rate +6 persen menjadi +4 persen, sehingga diharapkan dapat memperluas kesempatan pekerja dalam memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

“Ini seluruhnya juga diikuti dengan relaksasi SLIK OJK. Nah ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” kata Menko Airlangga menjelaskan.

Keenam, pemerintah menyiapkan program padat karya tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan pada September-Desember 2025 dengan target 609.465 penerima manfaat, melalui anggaran Rp3,5 triliun dan Rp1,8 triliun.

Ketujuh, pemerintah mempercepat deregulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 terkait perizinan berusaha berbasis risiko dengan mengintegrasikan sistem Online Single Submission (OSS) dan memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang ditargetkan mencakup 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026.

Kedelapan, pemerintah juga menyiapkan program perkotaan melalui pilot project di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, untuk peningkatan pemukiman dan penyediaan ruang bagi gig ekonomi.

 

Program Lanjutan 2026

Sejumlah insentif dipastikan berlanjut pada 2026, antara lain: Pertama, PPh Final 0,5 persen untuk UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun berlanjut hingga 2029.

Pada tahun 2025, alokasi anggaran telah disiapkan sebesar Rp2 triliun dengan jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 542 ribu, yang seluruhnya akan diatur melalui revisi Peraturan Pemerintah.

Kedua, perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata juga akan diberikan dengan estimasi anggaran Rp480 miliar bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

Kemudian ketiga, insentif PPh 21 DTP juga akan diberikan bagi pekerja industri padat karya, meliputi alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit, dengan target 1,7 juta pekerja dan alokasi anggaran sebesar Rp800 miliar yang telah disediakan pada tahun 2025.

Keempat, pemerintah juga akan memperluas program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, tidak hanya bagi pengemudi transportasi online dan ojek pangkalan, tetapi juga mencakup petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga dengan target 9,9 juta penerima manfaat dan anggaran sebesar Rp753 miliar.

Program Penyerapan Tenaga Kerja

Airlangga menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi jantung dari paket ekonomi ini. Pemerintah menargetkan terbentuknya 80 ribu usaha baru melalui Program Koperasi Desa Merah Putih yang diproyeksikan menyerap 681 ribu tenaga kerja.