Mensesneg Singgung Anggaran MBG, Terkait Kepala Daerah Protes Pemotongan TDK

JAKARTA - 18 kepala daerah yang melakukan protes terkait pemotongan transfer keuangan daerah (TKD) telah diberi pemahaman oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan saat ini TKD dibagi menjadi 2, yakni secara langsung dan tidak langsung.

“Bukan menggeruduk lah itu, bukan, mereka menyampaikan lah. Menyampaikan apa yang menjadi dinamika dan kemarin sudah kita terima. Diterima oleh Menteri Keuangan, kemudian diterima juga oleh Mendagri," kata Pras, Minggu, 12 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bagaimana perubahan mekanisme penyaluran TKD ke depannya. 

BACA JUGA:Komisi XI DPR Minta Pemda Sabar Dana Transfer ke Daerah Dipangkas

BACA JUGA:Sekjen PKB Imbau SPPG Perhatikan Bahan Baku Menu MBG

"Kita berikan pemahaman bersama, penjelasan bersama bahwa sesungguhnya yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini kan sekarang dibagi menjadi dua, transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung,” sambung Pras.

Pras mengatakan TKD yang diberikan pemerintah secara tak langsung berupa program. Salah satunya soal MBG.

"Transfer ke daerah yang tidak langsung itu adalah yang dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program yang itu penerimanya adalah juga semua masyarakat di daerah-daerah gitu lho," ujar Pras.

Tahun depan, program MBG akan menelan anggaran Rp 335 triliun. 

"Salah satunya misalnya contoh program Makan Bergizi Gratis. Itu kan kalau dihitung dari budget di APBN-nya, itu kan kurang lebih di dalam satu tahun berjalan ya, tahun depan itu kan di Rp 335 triliun. Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah kan begitu," terangnya.

Dia menjelaskan pemotongan ini semata-mata dalam rangka perbaikan tata kelola anggaran. Dia menyebut pemerintah ingin segala program yang ada harus memberi manfaat bagi masyarakat.

"Ya itulah kemudian yang diberikan pemahaman dan penjelasan oleh, sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah, mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua kita desain untuk program-program yang memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat," imbuhnya. (*)