Mentan Tegaskan 2.039 Kios Pupuk Nakal Tak Ganggu Pertanaman Petani, Stok 9,5 Juta Ton Aman

Arsip sejumlah karung pupuk subsidi jenis urea yang siap ditebus petani di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (6/8/2025). -ANTARA-
JAMBIKORAN.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa temuan sebanyak 2.039 kios pupuk yang melakukan kecurangan dengan menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak akan mengganggu proses pertanaman petani di seluruh Indonesia.
Mentan menegaskan, meskipun ada penertiban terhadap ribuan kios pelanggar, stok dan distribusi pupuk bersubsidi tetap aman serta terkendali.
Pemerintah memastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
Menurut Amran, langkah tegas pencabutan izin terhadap kios yang menjual di atas HET justru dilakukan untuk melindungi petani dari praktik curang yang merugikan.
BACA JUGA:Sehat Fisik dan Mental Tanpa Ribet
BACA JUGA:Setahun Prabowo Berdiplomasi Tonjolkan Wajah Indonesia di Taraf Dunia
Kios nakal tersebut akan segera digantikan dengan kios baru yang memiliki izin resmi agar pendistribusian pupuk tetap berjalan tanpa hambatan.
“Stok pupuk kita aman. Distribusi terkendali, dan pertanaman petani tidak akan terganggu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/10).
Pemerintah, kata Amran, telah menyiapkan sebanyak 9,5 juta ton pupuk bersubsidi untuk tahun 2025, terdiri atas pupuk urea dan NPK.
Hingga Oktober 2025, sebanyak 5,9 juta ton telah terealisasi, menunjukkan bahwa penyaluran berjalan lancar sesuai kebutuhan petani di seluruh daerah.
BACA JUGA:Rahasia Gaya Hidup Alami dengan Madu
BACA JUGA:Sumur Minyak Rakyat Segera Dilegalkan, Al Haris: Harga yang Kita Minta akan Menguntungkan Masyarakat
Untuk memastikan ketepatan distribusi, pemerintah juga menyederhanakan regulasi penyaluran pupuk yang sebelumnya dinilai terlalu birokratis.
Kini, alur distribusi dipangkas langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga ke petani, tanpa perlu melewati prosedur panjang di tingkat daerah.
Selain itu, Kementan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan berbasis digital.
Sistem ini diharapkan dapat mencegah praktik permainan harga maupun penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
BACA JUGA:Pilihan Material Lantai Favorit untuk Hunian Modern
BACA JUGA:Korban Meninggal Sebelum Tiba di RS, Kasus Pembunuhan Menggunakan Racun Sianida
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menambahkan bahwa pihaknya tengah melakukan identifikasi lanjutan terhadap 2.039 kios pupuk yang terbukti curang.
Langkah pertama yang dilakukan adalah menutup akses sistem distribusi bagi kios pelanggar serta memasang plakat penutupan.
“Jika hasil pemeriksaan terbukti bersalah, kios akan ditutup permanen. Namun jika tidak, kami akan memberikan pembinaan,” ujarnya.
Pupuk Indonesia juga menyiapkan langkah antisipasi apabila seluruh kios di satu wilayah terkena sanksi, agar petani tetap bisa memperoleh pupuk melalui mekanisme khusus.
BACA JUGA:Israel Akan Tarik Pasukan dari Gaza
BACA JUGA:9 Fakta Terungkap dalam Sidang Korupsi PT PAL
Dengan langkah tegas dan pengawasan ketat ini, pemerintah berharap ketersediaan pupuk bersubsidi tetap terjaga, distribusi lancar, dan kesejahteraan petani semakin meningkat menuju swasembada pangan nasional. (*)