Prabowo: Uang Sitaan Korupsi CPO Bisa Bangun 8.000 Sekolah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku tak bisa membayangkan banyaknya uang sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung), dari kasus dugaan korupsi Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp 13 triliun lebih.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang total Rp 13 triliun, yang merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi raksasa sawit.

Mereka adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group, dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Kejaksaan Agung, pada Senin, 20 Oktober 2025.

"Hari ini kita bisa hadir di Kejaksaan Agung untuk menghadiri suatu acara walaupun simbolis tapi acara penting, yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar, eh tbriliun, sori, sori, nggak kita bayangkan uang seperti itu, dua ratus lima puluh lima miliar, dua ratus empat puluh empat juta, lima ratus tiga puluh delapan ribu, seratus empat puluh sembilan rupiah," kata Prabowo di Kejagung, Senin (20/10).

BACA JUGA:Cheng Li-wun

BACA JUGA:Hiswana Migas: Pelansir Jadi Biang Kelangkaan Solar

Mantan Menteri Pertahanan ini menyebut, uang tersebut bisa digunakan untuk merenovasi 8.000 gedung sekolah, atau membangun 600 kampung nelayan di seluruh Indonesia.

“Saudara-saudara, Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah,” jelas Prabowo.

Prabowo menegaskan, dana sebesar itu jika dimanfaatkan dengan benar dapat memberikan dampak luas bagi pembangunan sosial dan ekonomi rakyat. 

Uang sebanyak itu, kata Presiden, juga bisa untuk membangun kampung nelayan. Pembangunan satu kampung nelayan, jelas Prabowo, membutuhkan anggaran Rp 22 miliar.

“Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini kita bisa membangun 600 kampung nelayan," ujar Prabowo.

Prabowo menuturkan apabila 1 kampung nelayan bisa diisi oleh 2.000 kepala keluarga. Jika ditotal dengan anak dan istri, maka satu kampung nelayan diisi 5.000 orang. 

“Kalau kali 1.000 itu 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia,” jelas dia. (*)