Golkar Ingatkan DPR-Pemerintah Jaga Harmoni Di rumah besar koalisi

Reporter: Surya Elviza |

Editor: Surya Elviza |

Senin , 20 Oct 2025 - 19:02

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

Dalam kesempatan terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pernyataan Menkeu tentang rendahnya serapan anggaran justru menjadi refleksi atas lemahnya pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN.

Menurutnya, DPR seharusnya aktif mendorong kementerian dan lembaga mempercepat penyerapan anggaran, bukan tersinggung atas pernyataan teknis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kalau DPR benar-benar menjalankan fungsi kontrol, Purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. Peringatan itu justru menandakan fungsi pengawasan belum maksimal,” ujar peneliti Formappi dalam keterangan tertulis.

Dengan demikian, baik pandangan Idrus maupun Formappi, menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi konstruktif antar-lembaga agar kebijakan ekonomi dan program pro-rakyat berjalan efektif tanpa menimbulkan friksi politik yang tidak perlu.(*/Viz

golkar ingatkan dpr-pemerintah jaga harmoni di rumah besar koalisi                            jakarta - partai golkar mengingatkan untuk menjaga harmoni di rumah besar koalisi usai ketua komisi xi dewan perwakilan rakyat (dpr) mukhamad misbakhun mengkritik menteri keuangan (menkeu) purbaya yudhi sadewa.
wakil ketua umum dewan pimpinan pusat (dpp) partai golkar idrus marham menilai kritik tersebut bukan merupakan bentuk teguran, melainkan masukan agar komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan tetap harmonis dan produktif.
“iya sih, kami menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. tetapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam konsep budaya jawa,” ujar idrus di dalam keterangan yang diterima di jakarta, senin.
menurut idrus, dua nilai tersebut penting agar setiap pernyataan publik tidak hanya mengandung substansi kebenaran, tetapi juga mencerminkan cara penyampaian yang benar secara etika politik serta ada nilai kearifan dan kebijakan.
baca juga:bawaslu ri minta kepulauan mentawai cepat olah data pdpb
baca juga: kemendagri sebut partisipasi pilkada tinggi, namun warga kerap tak terlibat
apabila keduanya dijaga, kata dia, hasilnya akan mengarah pada keharmonisan yang produktif, sebagaimana yang diinginkan.
dia menegaskan semua pihak di dalam partai golkar dan koalisi indonesia maju sebaiknya menjadikan kritik sebagai refleksi bersama untuk memperkuat soliditas dan solidaritas pemerintahan presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka.
“sebagai masukan tentang bagaimana sejatinya komunikasi politik itu dilakukan, apalagi kami ini sesama keluarga besar di rumah besar indonesia, lebih khusus lagi dalam koalisi indonesia maju dan kabinet merah putih,” kata dia.
sebelumnya, misbakhun menegur purbaya agar berhenti mengomentari kebijakan kementerian atau lembaga lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional. kritik itu muncul setelah purbaya menyoroti rendahnya serapan anggaran program makan bergizi gratis (mbg) serta perubahan target defisit apbn 2025.
namun, idrud berpendapat komunikasi politik antar-lembaga harus dijaga agar tidak menimbulkan kesan disharmoni di awal pemerintahan baru.
“saya memahami semangat pak misbakhun dalam fungsi pengawasan. tapi sebagai kader golkar, setiap pernyataan perlu disampaikan dalam koridor yang membangun, bukan menyerang,” tutur idrus.
dirinya menilai komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menentukan stabilitas pemerintahan ke depan.
ia menekankan semua pihak merupakan satu keluarga besar yang punya tanggung jawab menjaga keutuhan dan stabilitas politik, sehingga kritik diperbolehkan tapi dengan semangat kebersamaan agar tetap sejalan dengan visi besar presiden.
dalam kesempatan terpisah, peneliti forum masyarakat peduli parlemen indonesia (formappi) lucius karus menilai pernyataan menkeu tentang rendahnya serapan anggaran justru menjadi refleksi atas lemahnya pengawasan dpr terhadap pelaksanaan apbn.
menurutnya, dpr seharusnya aktif mendorong kementerian dan lembaga mempercepat penyerapan anggaran, bukan tersinggung atas pernyataan teknis dari kementerian keuangan (kemenkeu).
“kalau dpr benar-benar menjalankan fungsi kontrol, purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. peringatan itu justru menandakan fungsi pengawasan belum maksimal,” ujar peneliti formappi dalam keterangan tertulis.
dengan demikian, baik pandangan idrus maupun formappi, menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi konstruktif antar-lembaga agar kebijakan ekonomi dan program pro-rakyat berjalan efektif tanpa menimbulkan friksi politik yang tidak perlu.(*/viz