Pastikan Program Prioritas Tak Terganggu, Pada APBD Kota Jambi TA 2026

JAMBI – Pemerintah Kota Jambi tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah meski menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa kebijakan anggaran tahun depan akan difokuskan pada efisiensi belanja rutin dan penguatan sebelas program unggulan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Efisiensi akan dilakukan pada kegiatan rutin di setiap OPD, seperti survei dan pertemuan yang berulang,” kata dia.

“Namun, prioritas tetap diarahkan pada pembayaran gaji, TPP, operasional kantor, serta program unggulan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Maulana dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi terkait penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, di Gedung DPRD Kota Jambi, Senin (27/10).

BACA JUGA:Walikota Maulana Tekankan Nilai HAM, Jadi Ruh Birokrasi Jambi

BACA JUGA:Himbau Masyarakat Manfaatkan Program Pemutihan Pajak

Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, Maulana memaparkan bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,523 triliun, sedangkan total belanja daerah sebesar Rp1,743 triliun.

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan RI, alokasi transfer ke daerah pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan sekitar Rp242 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kita masih berupaya agar ada tambahan dalam keputusan akhir nanti. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada kepastian,” jelasnya.

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan meningkat menjadi Rp680,6 miliar, atau naik sekitar 12,65 persen (setara Rp78 miliar) dibanding tahun 2025 yang sebesar Rp606 miliar.

“Peningkatan PAD ini diharapkan dapat mengompensasi penurunan dana transfer dari pusat,” ujar Maulana.

Adapun pendapatan transfer yang semula diproyeksikan sebesar Rp903 miliar kini naik menjadi Rp1,038 triliun.

Komponen pendapatan tersebut meliputi dana bagi hasil sekitar Rp125 miliar, dana alokasi umum Rp690 miliar, serta dana alokasi khusus nonfisik sebesar Rp206 miliar.

Sementara itu, pada sisi pembiayaan daerah, alokasi tahun 2026 direncanakan meningkat dari Rp10,5 miliar menjadi Rp20,5 miliar, seiring pembahasan lanjutan dengan DPRD dan menunggu keputusan final tambahan dana transfer dari pemerintah pusat.