Bahlil Tegaskan Judicial Review UU MD3 Sah

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Sabtu , 22 Nov 2025 - 18:45

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent j

Ketiadaan mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh konstituen dinilai telah menempatkan peran pemilih dalam pemilu hanya sebatas prosedural formal. Sebab, anggota DPR terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak, tetapi pemberhentiannya tidak lagi melibatkan rakyat.

Mereka juga menyatakan tidak dapat memastikan wakilnya di DPR benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan janji-janji kampanye karena tidak lagi memiliki daya tawar setelah pemilu selesai.

Atas dasar itu, para pemohon mengaku mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensi akibat berlakunya ketentuan pasal diuji.

Mereka menilai, Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur konstitusi, di antaranya kedaulatan rakyat, partisipasi aktif dan perlakuan yang sama terhadap jalannya pemerintahan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Maka dari itu, dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah untuk menafsrikan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 menjadi “diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ANTARA)

bahlil tegaskan judicial review uu md3 sah                             jakarta - ketua umum partai golkar bahlil lahadalia menyatakan bahwa proses gugatan uji materi undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang mpr, dpr, dan dprd (uu md3) di mahkamah konstitusi merupakan bagian dari mekanisme yang berlaku dan perlu dihargai.
"yang mengajukan kan masyarakat, dibawa ke judicial review di mk, biar saja prosesnya kita hargai ya," kata bahlil di kompleks istana kepresidenan, jakarta, kamis.
bahlil menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan setiap warga negara berhak melakukannya selama melalui tata cara dan aturan yang telah ditetapkan.
terkait permohonan uji materi uu md3 yang diajukan ke mk, dia menilai proses tersebut perlu dihormati sebagaimana mekanisme yang tersedia.
baca juga:akhir tahun indonesia ditaergetkan swasembada beras
baca juga:djp kantongi rp 11,48 t dari pengemplang pajak
"negara kita ini kan negara demokrasi, setiap warga negara harus dijamin apapun yang disampaikan aspirasinya, tapi sudah barang tentu harus lewat mekanisme dan tata kerja yang baik dan aturannya kan ada ya, kita tunggu saja," ucap dia.
diketahui, pemohon uji materi undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang mpr, dpr, dan dprd (uu md3) di mahkamah konstitusi (mk) meminta agar rakyat, dalam hal ini konstituen, bisa memberhentikan anggota dpr ri.
permohonan itu diajukan oleh mahasiswa bernama ikhsan fatkhul azis, rizki maulana syafei, faisal nasirul haq, muhammad adnan, dan tsalis khoirul fatna. mereka menguji konstitusionalitas pasal 239 ayat (2) huruf d uu md3.
“permohonan a quo yang dimohonkan oleh para pemohon tidaklah berangkat dari kebencian terhadap dpr dan partai politik, melainkan sebagai bentuk kepedulian untuk berbenah,” kata ikhsan, sebagaimana dilansir laman resmi mk dari jakarta, selasa (18/11).
pasal yang mereka uji mengatur tentang syarat pemberhentian antarwaktu anggota dpr. salah satu syaratnya, yaitu diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
menurut para pemohon, pasal tersebut menyebabkan terjadinya pengeksklusifan terhadap partai politik untuk memberhentikan anggota dpr.
namun, mereka memandang, partai politik dalam praktiknya selama ini seringkali memberhentikan anggota dpr tanpa alasan yang jelas dan tidak mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat.
sebaliknya, dalil mereka, ketika terdapat anggota dpr yang diminta oleh rakyat untuk diberhentikan karena tidak lagi mendapat legitimasi dari konstituen justru dipertahankan oleh partai politik.
ketiadaan mekanisme pemberhentian anggota dpr oleh konstituen dinilai telah menempatkan peran pemilih dalam pemilu hanya sebatas prosedural formal. sebab, anggota dpr terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak, tetapi pemberhentiannya tidak lagi melibatkan rakyat.
mereka juga menyatakan tidak dapat memastikan wakilnya di dpr benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan janji-janji kampanye karena tidak lagi memiliki daya tawar setelah pemilu selesai.
atas dasar itu, para pemohon mengaku mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensi akibat berlakunya ketentuan pasal diuji.
mereka menilai, pasal 239 ayat (2) huruf d uu md3 bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur konstitusi, di antaranya kedaulatan rakyat, partisipasi aktif dan perlakuan yang sama terhadap jalannya pemerintahan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
maka dari itu, dalam petitumnya, para pemohon meminta mahkamah untuk menafsrikan pasal 239 ayat (2) huruf d uu md3 menjadi “diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (antara)