Kutuk Keras Tindakan Anarkis, Debalang Negeri dan Raden Melayu Dukung Penuh Gubernur Jambi

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Finarman |

Selasa , 23 Jan 2024 - 20:10

SIKAP: DPP Debalang Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah dan OKP Raden Melayu Jambi saat memberikan pernyataan sikap.-RIZAL ZEBUA/JAMBI INDEPENDENT -Jambi Independent

JAMBI - Pasca aksi demo sopir batu bara yang berakhir ricuh di kantor Gubernur Jambi pada Senin 22 Januari 2024, mendapat sorotan beragam.

Termasuk dari Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Debalang Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Provinsi Jambi bersama Organisasi Kemasyarakatan Persatuan (OKP) Raden Melayu Jambi Provinsi Jambi.

Wakil Sekretaris 1 DPP Debalang Negeri Sepucuk Jambi 9 Lurah Provinsi Jambi, Azhar HM, pada Selasa 23 Januari 2024, menyampaikan sikap yang mencakup beberapa poin utama.

Di antaranya adalah, menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Gubernur Jambi untuk menjalankan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penguturan Lalulintas dan Angkutan Batubara.

Lalu, mengutuk keras tindakan anarkis yang dilakukan oleh pendemo dari Komunitas Sopir Batubara (KS BARA) Jambi, khususnya pengerusakan Kantor Gubernur Jambi.

Tindakan tersebut dianggap merusak reputasi dan martabat Negeri Jambi, menimbulkan luka dan kekecewaan di hati masyarakat.

"Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar segera mengusut dan memproses para pelaku pengerusakan Kantor Gubernur Jambi sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku," pungkasnya.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Jambi, Nasroel Yasir juga ikut angkat bicara.

Aksi massa yang melakukan pengerusakan tersebut, bisa dikenakan pidana. “Itu kriminal,” sebutnya.

Pengerusakan barang milik pemerintah lanjutnya, polisi harus mencari otak para pelaku.

kutuk keras tindakan anarkis, debalang negeri dan raden melayu dukung penuh gubernur jambi                            jambi - pasca aksi demo sopir batu bara yang berakhir ricuh di kantor gubernur jambi pada senin 22 januari 2024, mendapat sorotan beragam.
termasuk dari dewan pimpinan provinsi (dpp) debalang negeri sepucuk jambi sembilan lurah, provinsi jambi bersama organisasi kemasyarakatan persatuan (okp) raden melayu jambi provinsi jambi.
wakil sekretaris 1 dpp debalang negeri sepucuk jambi 9 lurah provinsi jambi, azhar hm, pada selasa 23 januari 2024, menyampaikan sikap yang mencakup beberapa poin utama.
di antaranya adalah, menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap gubernur jambi untuk menjalankan instruksi gubernur jambi nomor 1 tahun 2024 tentang penguturan lalulintas dan angkutan batubara.
baca juga:penjualan motor honda tembus lebih dari 87 ribu unit di jambi
baca juga: kpu ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak-anak dalam kampanye
lalu, mengutuk keras tindakan anarkis yang dilakukan oleh pendemo dari komunitas sopir batubara (ks bara) jambi, khususnya pengerusakan kantor gubernur jambi. 
tindakan tersebut dianggap merusak reputasi dan martabat negeri jambi, menimbulkan luka dan kekecewaan di hati masyarakat.
"kami meminta kepada aparat penegak hukum agar segera mengusut dan memproses para pelaku pengerusakan kantor gubernur jambi sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku," pungkasnya.
sebelumnya, pengamat kebijakan publik jambi, nasroel yasir juga ikut angkat bicara.
baca juga: ganjar sarankan pejabat maju pilpres 2024 mundur dari jabatannya
baca juga:tkn minta anies-muhaimin tidak pakai fasilitas negara untuk kampanye
aksi massa yang melakukan pengerusakan tersebut, bisa dikenakan pidana. “itu kriminal,” sebutnya.
pengerusakan barang milik pemerintah lanjutnya, polisi harus mencari otak para pelaku.
“siapa koordinatornya, siapa yang memulai, siapa yang melempar,” timpalnya.
namun begitu, nasrul menyebutkan, gubernur jambi, al haris seharusnya mengeluarkan larangan aktivitas hauling batu bara berbentuk surat keputusan.
baca juga:minta penggawa garuda tidak takut hadapi jepang
baca juga:perjuangkan jambi, sah serap aspirasi tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah
“legalitasnya harus ada, tidak bisa hanya sekedar ngomong-ngomong. sepakat bersama tidak berlaku secara hukum. gubernur kan punya wewenang (legalitas, red) untuk itu,” tegasnya.
gubernur juga, kata dia, berwenang mengatur sesuatu sesuai perundang-undangan. sehingga tidak sekadar narasi-narasi.
“dikhawatirkan bersifat sementara. jadi harus tertulis,” jelasnya.
sementara untuk hauling angkutan batu bara lanjutnya, jika mau beroperasional maka harus ada jalan khusus terlebih dahulu.
baca juga:manfaat buah nanas bagi kesehatan tubuh
baca juga:alasan tak gunakan format home-away
“harus ditutup tidak ada lagi cerita. berembuk lah para perusahaan batu bara, katanya orang kaya. patungan buat jalan, bebaskan tanah. jangan nebeng pemerintah,” jelasnya.
“itu menghambat semua, kita aja sudah terganggu. seperti masyarkat kota jambi. belum lagi dari kabupaten kota lainnya dalam provinsi jambi.
banyak mudarot daripada manfaat,” tutupnya. (zen)