Soal Tunggakan Pajak, Komisi II DPRD Kota Jambi Panggil BPPRD dan Pelaku Usaha

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Aditiya |

Rabu , 07 Feb 2024 - 10:28

Komisi II DPRD Kota Jambi memanggil BPPRD Kota Jambi dan sejumlah pelaku usaha di Kota Jambi.-Rizal Zebua-

"Kami sedang mempelajari dulu tentang dugaan penggelapan pajak di resto kami. Namun diakui bahwa selama ini atau kurang lebih sudah 2 tahun, tidak ada teguran ataupun tindakan dari pihak terkait, jika benar resto kami tidak membayar pajak ? Kok seolah ada pembiaran," ujarnya. (*)

soal tunggakan pajak, komisi ii dprd kota jambi panggil bpprd dan pelaku usaha                            jambi - komisi ii dprd kota jambi, rabu 7 februari 2024, memanggil bpprd kota jambi dan sejumlah pelaku usaha di kota jambi.
pemanggilan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres ketaatan pajak di kota jambi.
termasuk soal tunggakan pajak yang masih menjadi pr serius bagi pemkot jambi.
adapun pelaku usaha yang ikut dipanggil yakni, pt era bumi nusa (ebn) yang memgelola pasar angso duo modern.
kemudian pihak swiss bel hotel, pi'tek obonk dan abadi suite hotel, yang perwakilannya belum hadir.
baca juga:11 bupati dan walikota dapat ht
baca juga:pastikan tps mudah di akses, guna optimalkan partisipasi pemilih
selain itu, pemanggilan ini juga buntut permasalahan usaha pi'tek obong, yang dilaporkan menunggak pajak. 
arie, mewakili para owner pi'tek obong mengaku terkejut, atas kabar itu. sebab, ia bersama 8 owner lainnya, baru memegang kepemilikan sekitar 5 bulan lalu.
 "kita juga terkejut isi pemberitaan dari sejumlah rekan jurnalis, terkait penggelapan pajak yang tertuju terhadap tempat usaha kami," keluh arie saat dijumpai, kemarin.
kepada media ini, arie menjelaskan bahwa, dirinya dan beberapa pemilik resto pi'tek obong telah menemui pihak badan pengelola pajak dan retribusi daerah (bpprd) kota jambi guna penyelesaian hal tersebut. 
"kami langsung bertemu dengan pihak bpprd kota jambi dan diterima oleh kabid penagihan dan keberatan bpprd serta sejumlah staf bpprd pada senin, 23 januari," ujar arie.
baca juga:2 opd peringkat kurang memuaskan, hasil audit kearsipan perangkat daerah 
baca juga:buka pembekalan sat linmas, pj walikota jambi harap tingkatkan profesionalisme
pihak pi'tek obong sendiri menyampaikan bahwa, mereka akan menyelesaikan persoalan tersebut dan berusahaan kooperatif.
disamping itu, sudah ada kesepakatan antara pihaknya dengan bpprd kota jambi untuk penyelesaian dugaan penggelapan pajak. 
sementara itu, adanya laporan dari pihak lsm gerakan peduli pembangunan jambi atau gppj yang menimbulkan multi tafsir terkait persoalan ini, pemilik saham pi'tek obong sangat menyayangkan langkah seperti itu.
"kami tidak menutup diri untuk berkomunikasi, atau pun sifatnya klarifikasi jika memang ada persoalan yang menyangkut tempat usaha kami," katanya. 
meski demikian, para pemilik saham resto pi'tek obong menyampaikan bahwa, narasi pemberitaan yang menyebut pihaknya sudah pernah dipanggil maupun disurati namun disebut tidak kooperatif, hal itu barangkali tidak tepat.
baca juga:pj wali kota jambi minta camat dan lurah pastikan tps mudah dijangkau
baca juga:al haris teken mou dengan rumah sakit vertikal 
"kami berusaha untuk tidak lari dari masalah, jika hal tersebut benar adanya. akan tetapi, selama ini kami akui bahwa belum pernah kami dipanggil maupun disurati oleh stakeholder terkait menyangkut permasalah yang saat ini ditimbulkan," tegasnya.
disinggung soal tagihan biaya service 11 persen yang menjadi delik aduan, pemilik saham resto pi'tek obong menjelaskan bahwa, tagihan sebesar 11 persen tersebut memang tidak salah.
namun itu untuk pengunaan ruangan khusus yang ada di lantai dua.
"lantai dua di resto kami seperti ruang vip, makanya kami pakai jasa service. dan itu pun nilainya tidak melampaui aturan," katanya menambahkan.
informasi yang berhasil dihimpun media ini bahwa selama ini resto pitek obong dipercayakan oleh manajemen untuk pengelolaannya.
baca juga:beberapa dusun rawan banjir beberapa dusun rawan banjir
baca juga:nazar: mulai taat pajak
namun, belum lama ini, jajaran pemilik saham melakukan pemberhentian terhadap manajemen yang terindikasi melakukan kecurangan. sehingga berjalan lima bulan ini, pengelolaan dipegang secara mandiri.
"kami sedang mempelajari dulu tentang dugaan penggelapan pajak di resto kami. namun diakui bahwa selama ini atau kurang lebih sudah 2 tahun, tidak ada teguran ataupun tindakan dari pihak terkait, jika benar resto kami tidak membayar pajak ? kok seolah ada pembiaran," ujarnya. (*)