Johanis Tanak: Disertasi Dr Filpan Menjadi Embrio Hukum Masa Depan

Reporter: Finarman |

Editor: Finarman |

Kamis , 07 Mar 2024 - 21:06

PROMOSI DOKTOR: Penyerahan piagam usai sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum dengan Provendus Filpan Fajar Dermawan Laia. Filpan berhasil mendapat predikat cumlaude dengan IPK 3,93. -Finarman/Jambi Independent -Jambi Independent

Sehingga, lanjutnya, dibuat mekanisme adanya ruang untuk pengembalian kerugian negara dan cost biaya negara tidak banyak.

“Kerugian negara Rp 50 juta itu, tidak berarti harus dikembalikan Rp 50 juta, karena tidak ada efek jera. Nah di sini, saya meneliti ada langkah-langkah disertai denda dengan melakukan pendekatan metode analisis ekonomi on law. Artinya, selain kerugian negara pasti yang dkembalikan, ditambah denda,” ungkap dia.

Harapan kedepan, lanjutnya, penegakan hukum lebih humanis dan tegas, sehingga setiap perbuatan tidak digenalisir mutlak dengan pemahaman yang kaku.

“Sehingga penyelesaiannya harus masuk persidangan dan selesai di sel. Tetapi juga dibuka ruang, penyelesaian itu di luar pengadilan sesuai aturan secara objektif dan komprehensif, serta tidak memberatkan keuangan negara,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) Johanis Tanak, menerangkan, hadir memberikan support. Ia pun memberikan membibingan kepada Dr Filpan Fajar Dermawan, SH MH dalam menyusun disertasinya.

Bagi Johanis Tanak, ia ingin mendengarkan uraian disertasi sehingga mempunyai wawasan dan wacana mengenai tindak pidana korupsi, sekarang ini dan ke depan. Menurut mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi itu, Filpan melihat suatu retorative justice di pandang dari aspek Ius Constituendum.

“Artinya, dia (Filpan, red) melihat aspek dan rencana hukum ke depan bagaimana. Jadi rencana hukum dia kedepan, korupsi pun dapat dengan retorasi justicedengan pengembalian kerugian keuangan negara tidak perlu lagi di hukum,” jelasnya.

Tetapi ini (disertasi) baru embrio, suatu harapan ke depan bagaimana pandangan hukum diakomodir dalam suatu undang-undang baru. Diharapkan undang-undang korupsi saat ini diadakan revisi.

Pandangan hukum promovendus Filpan, nanti bisa dikuatkan oleh akademisi, para pakar hukum mengadopsi pandangan hukum seperti yang disampaikan oleh promovendus Filpan.

“Kalau saya selaku pimpinan KPK, tidak melihat sampai aspek itu, tapi melihat dari aspek hukum Ius Constitutum, artinya hukum yang berlaku saat ini, itu lah yang harus kita jalankan,” pungkasnya. (ira)

johanis tanak: disertasi dr filpan menjadi embrio hukum masa depan                            jambi - program studi doktor ilmu hukum fakultas hukum universitas jambi (unja) mengelar sidang promosi doktor atas nama filpan fajar dermawan laia. sidang digelar di ruang prof. dr. bahder johan nasution, s.h., m.hum, fakultas hukum kampus unja telanaipura, kota jambi, pada kamis 7 maret 2024.
sidang terbuka promosi doktor merupakan bentuk dari seorang yang telah berhasil menuntaskan studi program doktor yang sudah diteliti dalam tugas akhirnya. pada sidang terbuka tersebut dilakukan secara tatap muka.
dr. filpan fajar dermawan laia, sh., m.h berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “penyelesaian di luar pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam perspektif ius constituendum"  di depan para pengujinya.
tim penguji sidang promosi doktor tersebut dr. usman, s.h., m.h. (ketua);  dr. dwi suryahartati, s.h., m.kn. (sekretaris); prof. dr. pujiyono, s.h., m.hum. (penguji utama/penguji eksternal); lalu prof. dr. sukamto satoto, s.h., m.h. (anggota). 
baca juga:waspada! ancaman penyakit yang mengintai anak gemuk
baca juga:gubernur jambi usulkan penambahan kuota peremajaan sawit rakyat 
selanjutnya, prof. dr. helmi, s.h., m.h. (anggota); dr. elly sudarti, s.h., m.hum. (anggota); prof. topo santoso, s.h., m.h., ph.d. (promotor); dan  dr. sahuri lasmadi, s.h., m.hum. (ko-promotor). 
setelah memaparkan disertasinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan penguji, dr filpan fajar dermawan laia, sh., m.h ditetapkan sebagai doktor ilmu hukum dengan predikatnya cumlaude dengan ipk 3,93.
usai sidang terbuka promosi, dr filpan fajar dermawan, sh mh, menerangkan, dalam tindakan penanganan tindak pidana korupsi bukan hanya semata bagaimana menghukum orang maksimal. tetapi filosofinya, bagaimana pemulihan keuangan negara. 
“setelah saya teliti dan mengemukakan beberapa pendekatan, makanya saya berani dalam disertasi, terhadap tindak pidana korupsi dapat diselesaikan di luar pengadilan. tapi bukan seluruh tindak pidana korupsi dapat diselesaikan di luar pengadilan,” terangnya.
baca juga:tak semua lahan tertanam
baca juga:who ingatkan ancaman penyakit tropis di indonesia
penerapan tindak pidana korupsi ini di luar pengadilan sudah juga diterapkan di beberapa negara, seperti malaysia, kanada, francis, dan belanda. 
“kita harus memahami roh penangan di luar pengadilan ini, bagaiman pengembalian kerugian negara lebih bermanfaat. contoh, penangan dari tinkat penyidikan hingga penuntutan dan eksekusi, itu memerlukan cost biaya negara yang dikeluarkan. untuk satu perkara itu rp 250 juta, sedangkan kita terkadang menghadapi dilema perkara dengan kerugian negara di bawah rp 250 juta, seperti rp 50 juta,” ungkapnya. 
sehingga, lanjutnya, dibuat mekanisme adanya ruang untuk pengembalian kerugian negara dan cost biaya negara tidak banyak. 
“kerugian negara rp 50 juta itu, tidak berarti harus dikembalikan rp 50 juta, karena tidak ada efek jera. nah di sini, saya meneliti ada langkah-langkah disertai denda dengan melakukan pendekatan metode analisis ekonomi on law. artinya, selain kerugian negara pasti yang dkembalikan, ditambah denda,” ungkap dia.    
baca juga:gubernur al haris lantik dirut bank jambi 
baca juga:tujuh kali raih piala adipura, pj walikota apresiasi phl dlh kota jambi
harapan kedepan, lanjutnya, penegakan hukum lebih humanis dan tegas, sehingga setiap perbuatan tidak digenalisir mutlak dengan pemahaman yang kaku. 
“sehingga penyelesaiannya harus masuk persidangan dan selesai di sel. tetapi juga dibuka ruang, penyelesaian itu di luar pengadilan sesuai aturan secara objektif dan komprehensif, serta tidak memberatkan keuangan negara,” tandasnya. 
sementara itu, wakil ketua komisi pemberantasasn korupsi (kpk) johanis tanak, menerangkan, hadir memberikan support. ia pun memberikan membibingan kepada dr filpan fajar dermawan, sh mh dalam menyusun disertasinya. 
bagi johanis tanak, ia ingin mendengarkan uraian disertasi sehingga mempunyai wawasan dan wacana mengenai tindak pidana korupsi, sekarang ini dan ke depan. menurut mantan kepala kejaksaan tinggi jambi itu, filpan melihat suatu retorative justice di pandang dari aspek ius constituendum.
baca juga:hadir dengan apparel dan aksesoris resmi new honda stylo 160
baca juga:surya sentosa siapkan hadiah umroh gratis, sambut ramadan bersama daihatsu
“artinya, dia (filpan, red) melihat aspek dan rencana hukum ke depan bagaimana. jadi rencana hukum dia kedepan, korupsi pun dapat dengan retorasi justicedengan pengembalian kerugian keuangan negara tidak perlu lagi di hukum,” jelasnya.
tetapi ini (disertasi) baru embrio, suatu harapan ke depan bagaimana pandangan hukum diakomodir dalam suatu undang-undang baru. diharapkan undang-undang korupsi  saat ini diadakan revisi. 
pandangan hukum promovendus filpan, nanti bisa dikuatkan oleh akademisi, para pakar hukum mengadopsi pandangan hukum seperti yang disampaikan oleh promovendus filpan. 
“kalau saya selaku pimpinan kpk, tidak melihat sampai aspek itu, tapi melihat dari aspek hukum ius constitutum, artinya hukum yang berlaku saat ini, itu lah yang harus kita jalankan,” pungkasnya. (ira)