Ramai di Media Sosial, Benarkah THR Kena Pajak, Berikut Penjelasannya

Reporter: Aditiya |

Editor: Rizal Zebua |

Jumat , 29 Mar 2024 - 13:31

Ilustrasi THR --

e. THR tahun 2024 bagi penerima Gaji Terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang meninggal dunia atau tewas, didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret 2024 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri bekerja.

2. SPM THR dan SPM THR Keagamaan Tahun 2024 dapat diajukan ke KPPN Kotabumi mulai tanggal 22 Maret 2024

3. Dasar pembayaran yang dicantumkan pada SPM THR dan SPM THR Keagamaan tahun 2024 yaitu UU APBN 2024 dan DIPA Satker berkenaan.

4. Pemrosesan SP2D atas SPM THR dan SPM THR Keagamaan Tahun 2024 mengikuti ketentuan terkait pengaturan jam layanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

5. Pembayaran THR dan THR Keagamaan Tahun 2024 dikecualikan dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana telah diatur dalam PMK (*)

ramai di media sosial, benarkah thr kena pajak, berikut penjelasannya                            jambikoran.com - media sosial dihebohkan dengan isu potongan tunjangan hari raya (thr) yang dialami sejumlah pegawai.
apakah sebenarnya thr kena pajak?
dikutip dari laman resmi ikatan akuntan indonesia, direktur penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat direktorat jenderal pajak kementerian keuangan, dwi astuti menyebutkan bahwa penerapan sistem ter tidak menambah potongan pajak thr.
“penerapan metode perhitungan pph pasal 21 menggunakan ter tidak menambah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak,” ujarnya.
baca juga:jepang akan kembangkan pesawat penumpang, generasi baru pada 2035
baca juga:btn siapkan rp39,44 triliun, untuk kebutuhan lebaran 2024
dwi menuturkan bahwa tarif ter diterapkan untuk mempermudah perhitungan pph pasal 21 masa pajak januari sampai dengan november. 
sehingga pada masa pajak desember pemberi kerja akan mengingat kembali jumlah pajak yang terutang dalam setahun menggunakan tarif umum pph pasal 17.
selanjutnya, pajak bulan desember juga akan dikurangi dengan jumlah pajak yang sudah dibayarkan pada masa januari hingga november. dwi juga menegaskan bahwa beban pajak yang ditanggung wajib pajak akan tetap sama.
“sehingga, beban pajak yang ditanggung wajib pajak akan tetap sama,” ujarnya.
baca juga:mahfud haraf mk selamatkan masa depan demokrasi indonesia
baca juga: kecelakaan beruntun di gerbang tol halim utama, pengemudi 18 tahun tanpa sim
sementara itu dwi membenarkan terkait jumlah pph pasal 21 yang dipotong pada bulan diterimanya thr dalam kasus ini pada maret 2024 memang akan lebih besar dari bulan-bulan lainnya.
“karena jumlah penghasilan yang diterima lebih besar, sebab terdiri dari komponen gaji dan thr,” ucapnya.
sebagai informasi, direktorat jenderal pajak (djp) telah membuat buku pedoman perhitungan pemotongan pph 21 untuk memudahkan masyarakat dalam memahami ter.
buku pedoman tersebut dapat diakses melalui situs resmi pajak.
baca juga:pengamat: perkuat persatuan pasca-pemilu dengan komunikasi politik
baca juga:btn siapkan rp39,44 triliun, untuk kebutuhan lebaran 2024
aturan pembayaran thr
dikutip dari laman resmi kemenkeu, sehubungan dengan telah diundangkannya pmk nomor 15 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara dan menindaklanjuti nota dinas direktur pelaksanaan anggaran nomor nd-311/pb 2/2024 hal tersebut pada pokok surat di atas, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. pembayaran thr tahun 2024 dilaksanakan dengan ketentuan:
a. satker melakukan rekonsiliasi gaji thr dan thr keagamaan tahun 2024 menggunakan aplikasi versi terbaru mulai 21 maret 2024.
b. khusus polri dan pppk, pembuatan gpp untuk thr wajib menggunakan aplikasi gpp versi 33.0 build 15-03-2024. satker agar mengunduh update aplikasi versi terbaru melalui website resmi kppn kotabumi,
baca juga:3.041 pengungsi kembali ke rumah, banjir di kudus
baca juga:jokowi ingin rsud tipe c dilengkapi dokter spesialis 
c. dasar pemberian thr dan thr keagamaan adalah penghasilan bulan maret 2024,
d. aparatur negara yang pensiun
tmt 1 maret 2024, dibayarkan thr pensiun oleh pt. taspen atau pt. asabri dan thr tunjangan kinerja oleh satker berkenaan, dan
tmt 1 april 2024, dibayarkan thr tahun 2024 oleh satuan kerja berkenaan.
e. thr tahun 2024 bagi penerima gaji terusan dari pns, prajurit tni, atau anggota polri yang meninggal dunia atau tewas, didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan maret 2024 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat pns, prajurit tni, atau anggota polri bekerja.
baca juga:demi menjaga kestabilan harga bahan pangan jelang lebaran, pemerintah himbau masyarakat beli secukupnya
baca juga:festival jajanan indonesia meriahkan pasar tradisional queen victoria market di melbourne
2. spm thr dan spm thr keagamaan tahun 2024 dapat diajukan ke kppn kotabumi mulai tanggal 22 maret 2024
3. dasar pembayaran yang dicantumkan pada spm thr dan spm thr keagamaan tahun 2024 yaitu uu apbn 2024 dan dipa satker berkenaan.
4. pemrosesan sp2d atas spm thr dan spm thr keagamaan tahun 2024 mengikuti ketentuan terkait pengaturan jam layanan pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.
5. pembayaran thr dan thr keagamaan tahun 2024 dikecualikan dari rencana penarikan dana (rpd) sebagaimana telah diatur dalam pmk (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Jambi Independent 21 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan