JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian menegaskan pentingnya daerah perbatasan diperkuat, bukan hanya mendorong pembangunan di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
“Kita perlu memperkuat selain perbatasannya, pos lintas batasnya, juga membangun di daerah-daerah perbatasan tersebut agar masyarakatnya selain lebih sejahtera, ada pemerataan keadilan pembangunan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Bila masyarakat di kawasan perbatasan lebih sejahtera, maka secara tidak langsung akan memperkuat rasa nasionalisme. Hal ini dapat menjadi modal besar untuk mengatasi berbagai gangguan eksternal di wilayah perbatasan.
Menurut dia, upaya memperkuat daerah perbatasan tidak hanya sebagai langkah mendorong pemerataan pembangunan, namun hal ini juga akan memacu pembangunan di lintas sektor, baik di perkotaan, perdesaan, maupun perbatasan.
BACA JUGA:Tumit Zaytun
BACA JUGA:Arah Baru Buat Sejarah Baru, Semua Partai Parlemen Bersatu Usung Fadhil Bakhtiar
“Dan sekaligus juga untuk sekali lagi memperkuat sistem pertahanan kita melalui peningkatan kesejahteraan rakyat di perbatasan,” imbuhnya.
Berkaitan dengan rencana jangka menengah Gerbangdutas tahun 2025-2029, Tito menjelaskan BNPP akan menginventarisasi daftar masalah di kawasan perbatasan.
Terkait rencana jangka menengah Gerbangdutas 2025-2029, Tito menjelaskan bahwa BNPP akan menginventarisasi daftar permasalahan di wilayah perbatasan.
BNPP juga akan menggali informasi mengenai kebutuhan di tiap daerah perbatasan, baik meliputi infrastruktur, alat transportasi, pasar, dan sebagainya yang diperlukan daerah.
BACA JUGA:Paripurna Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Kota Sungai Penuh 2024-2029
BACA JUGA:Petani Sawah Keluhkan Hama Tikus
Dengan begitu, pemerintah pusat bakal memilah persoalan yang dirasa penting untuk disesuaikan dengan prioritas nasional.
Selain itu, anggaran kebutuhan program tersebut akan diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Nah di situ juga kita berharap dari APBD provinsi, kabupaten juga memberikan kontribusi, berapa pun juga sesuai kemampuan masing-masing. Dan setelah itu kita melakukan evaluasi paling tidak 3 bulan sekali setiap tahun untuk melihat progres tiap-tiap target pekerjaan itu,” pungkas Tito. (ANTARA)