JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan seluruh anggaran negara dibiayai oleh rakyat, sehingga harus ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Demikian disampaikan Prabowo dalam arahannya di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Kamis.
BACA JUGA:Kemensos Upayakan Inklusivitas-Kesejahteraan Disabilitas Sambut HDI
BACA JUGA:Satuan Pelayanan Gizi Bakal Dibentuk, Dengan Anggaran Rp11 Miliar Per Tahun
"Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan ditujukan untuk kepentingan rakyat," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya usai menghadiri acara tersebut di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Menurut Bima Arya, Kepala Negara pada kesempatan itu lebih memfokuskan arahannya terhadap efisiensi uang negara.
"Jadi, Presiden sampaikan bahwa kita (pemerintahan) semua dibiayai oleh uang rakyat. Jangan sampai kemudian uang rakyat itu tidak tepat sasaran," jelasnya.
Dia menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini mencoba memfasilitasi acara Rakornas Pemerintah Daerah dan Pusat, untuk mempertemukan Presiden dengan semua pembuat keputusan.
Dalam arahannya Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan berlangsungnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 merupakan langkah strategis untuk menyatukan para pengambil keputusan dan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
BACA JUGA:Mendes Ingatkan Pentingnya Membangun Desa untuk Kemajuan Indonesia
BACA JUGA:KAP Jambi Kembali Gelar Sosialisasi Hukum, Kali Ini Di Sekolah SMA Titian Teras
"Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang, kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan," kata Presiden membuka Rakornas di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Kepala Negara mengapresiasi inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Tito Karnavian karena menyelenggarakan forum yang melibatkan peserta lebih dari 5.000 orang tersebut. ( ANTARA)