Untuk itu, Pemkot Jambi telah mengusulkan Perda Hukum Adat guna memperkuat penyelesaian masalah berbasis keadilan restoratif.
Lebih lanjut, dr Maulana menyampaikan bahwa Pilkate serentak ini menjadi model pemerintahan kolaboratif dan partisipatif.
"Kami ingin warga menjadi subjek aktif dalam pembangunan, mulai dari memilih pemimpinnya hingga membangun lingkungannya bersama," katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Jambi berencana melantik Ketua RT terpilih secara serentak pada 20 Mei 2025.
Para Ketua RT akan mengikuti program retreat untuk penguatan kapasitas kepemimpinan partisipatif dan pelayanan publik berbasis adat dan budaya lokal.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengapresiasi seluruh panitia, perangkat daerah, aparat keamanan, serta seluruh masyarakat atas suksesnya penyelenggaraan Pilkate.
Monitoring Pilkate dilakukan secara ketat, dengan dukungan sistem monitoring real count berbasis data analytics oleh Diskominfo Kota Jambi, yang memantau hasil pemilihan dan partisipasi masyarakat secara real time.
Turut mendampingi Wali Kota dalam monitoring tersebut antara lain Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, perwakilan Dandim 0415/Jambi, Kasi Datun dari Kejari Jambi, Sekda A. Ridwan, serta jajaran Pemerintah Kota Jambi.(zen)