JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan total penerbitan obligasi hijau syariah atau green sukuk Indonesia telah mencapai Rp185,6 triliun hingga 2025.
“Total penerbitan kita telah mencapai 6,6 miliar dolar AS (Rp106,92 triliun dengan kurs Rp16.200 per dolar AS) secara global dan Rp78,8 triliun secara domestik,” kata Sri Mulyani dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.
Dia menyampaikan Indonesia merupakan jajaran pertama negara di dunia yang menerbitkan green sukuk. Pemerintah Indonesia mulai menerbitkan sukuk hijau pada 2018 dan secara konsisten melanjutkan penerbitan pada tahun-tahun berikutnya.
Sejak pertama kali diterbitkan pada 2018, sukuk hijau Indonesia telah menerima 16 penghargaan internasional, termasuk dari IFR Asia, Islamic Finance News, Finance Asia, Euromoney, The Asset Triple A, dan Climate Bond Initiative, Cambridge IFA.
BACA JUGA:China: Bebas Visa Transit 10 Hari untuk Indonesia
BACA JUGA:Kesepakatan dengan AS dapat Dicapai, Iran: Jika Izinkan Pengayaan
Sedangkan untuk penerbitan sukuk hijau ritel domestik dilakukan sejak 2019 sebagai bagian dari sukuk tabungan (sukuk savings) dan dijual melalui platform daring (e-SBN).
Selain penerbitan sukuk hijau global dan ritel domestik, Pemerintah Indonesia juga mengembangkan instrumen domestic wholesale green sukuk.
Total penerbitan sukuk ini mencapai Rp21,03 triliun yang merupakan akumulasi dari tahun 2022, dengan rincian Rp4,75 triliun pada 2022, Rp7,28 triliun pada 2023, Rp6 triliun pada 2024, dan Rp3 triliun pada tahun ini.
Menurut Sri Mulyani, penerbitan instrumen ini merupakan salah satu cara pemerintah memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan melalui partisipasi swasta.
Pada kegiatan yang sama, Sri Mulyani mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diproyeksikan mencapai 625 miliar dolar AS.
Merujuk paparannya, APBN memenuhi sebesar 143,84 miliar dolar AS dari kebutuhan investasi infrastruktur, setara 23 persen dari total kebutuhan. Sementara dari APBD sesar 106,31 miliar dolar AS atau 17 persen. (*)