JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bahwa partainya akan bersikap kritis terhadap pemerintahan Prabowo Subianto jika terdapat program-program yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai posisi PDIP pasca Pemilu 2024.
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 Agustus 2025, Puan menyatakan bahwa PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi, namun juga tidak serta-merta menjadi bagian dari koalisi kekuasaan. Partai berlambang banteng moncong putih itu, katanya, memilih menjadi partai penyeimbang.
“Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat Indonesia. Namun kami juga akan bersuara lantang jika program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak,” ujar Puan.
BACA JUGA:Nusron Wahid Minta Maaf
BACA JUGA:Tanpa Pilwali
Menurutnya, sebagai partai ideologis, PDIP memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Ia menambahkan, kritik yang diberikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk koreksi konstruktif.
“Kami boleh berbicara, dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam pidato politik pada Kongres ke-6 PDIP di Bali, Sabtu 2 Agustus 2025, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDIP tidak memihak pada blok kekuasaan maupun oposisi. Megawati menekankan bahwa demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi, bukan sekadar pembagian blok politik.
“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” kata Megawati dalam pidatonya.
Ia pun menekankan bahwa PDIP akan tetap bersikap tegas terhadap segala bentuk penyimpangan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan hukum yang berkeadilan.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun, kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan rakyat,” tandasnya.
Megawati menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa keberpihakan PDIP bukan sekadar soal posisi di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi komitmen terhadap kebenaran dan moralitas politik sebagaimana diajarkan oleh Presiden pertama RI, Soekarno. (*/Viz)