Butuh Komitmen dan Kolaborasi, Sekda Sudirman Luncurkan Dokumen GDPK Tahun 2025-2050

Reporter: Dewi Kusuma Lestari |

Editor: Rizal Zebua |

Kamis , 16 May 2024 - 19:28

LUNCURKAN: Sekda Provinsi Jambi, Sudirman saat meluncurkan dikumen GDPK 5 Pilar Provinsi Jambi tahun 2025-2050.-Dewi Kusuma Lestari-Jambi Indepedent

“Serta mendata-data informasi kependudukan dari administrasi kependudukan yang berada di dalam dokumen GDPK,” kata dia.

Sementara Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), R Najmi dalam laporannya menyebutkan, mengenai tahapan dalam penyusunan GDPK ini, dilalui secara sistematis.

"Semua tahapan penting dalam penyusunan GDPK ini dilalui secara sistematis, terkait agar terciptanya sinegitas pencapain tujuan kependudukan di Jambi," ujarnya.

Selain itu Pemerintah Provinsi Jambi, merupakan Pemda yang akan dinilai terkait pelaksanaan GDPK Words nantinya.

Oleh karenanya, R Najmi juga mengingatkan hal ini, adalah momentum yang sangat penting untuk Pemerintah Provinsi Jambi.

"Salah satu momentum Pemprov jambi mendorong terkait persamaan, pengertian, penafsiran dan persepsi dalam GDPK ini. Sehingga, sosialiasi GDPK 5 pilar menjadi hal yang sangat penting," jelasnya. (mg10/zen)

butuh komitmen dan kolaborasi, sekda sudirman luncurkan dokumen gdpk tahun 2025-2050                            jambi – sekda provinsi jambi, sudirman meluncurkan dokumen grand design pembangunan kependudukan (gdpk) 5 pilar provinsi jambi tahun 2025-2050, kamis 16 mei 2024 kemarin.
kegiatan penayangan dokumen dari design kependudukan 5 pilar ini, merupakan kemanfaatan gdpk, dalam rangka inovasi digital guna memberikan daya ungkit dalam sosialisasi masyarakat secara luas melalui jambi data analitic center.
terkait gdpk ini, sudirman menyoroti soal amanah yang sesuai dengan peraturan presiden nomor 153 tahun 2014, tentang grand design pembangunan kependudukan.
"saya meminta agar perangkat daerah dalam lingkungan provinsi jambi yang berwenang, dapat memonitoring dan mengevaluasi terhadap semua pemda kabupaten/kota sekaligus memonitor dokumen gdpk, termasuk regulasi daerah maupun peraturan bupati/walikota," jelasnya.
baca juga:tak kunjung diperbaiki kondisi trotoar amblas di sungaiputri
baca juga:sumsel dan jambi jadi tempat transit penyelundupan benih lobster
sementara itu, ia juga menyampaikan, mengenai dokumen yang belum dan sudah disusun oleh pemerintah daerah. yakni terdapat 1 pemerintah daerah, yaitu kabupaten merangin yang belum menyusun dokumen gdpk.
kemudian pemkot jambi, yang telah menyusun gdpk dan memilki perda. selainnya kata dia, sudah menyusun tapi belum memanfaatkan.
"saya meminta agar kepala daerah menguatkan  komitmen, kolaborasi, dan dukungan terkait penyusunan gdpk daerah masing-masing untuk kemudian di tindaklanjuti dengan perda masing-masing, sehingga semua pilar-pilar yang tertuang dalam dokumen gdpk dapat dijalankan seluruh dinas terkait," jelasnya.
sementara itu, dalam menyusun dokumen gdpk, harus sesuai dalam dokumen perencanaan daerah terintegrasi. 
baca juga:suka bermain medsos, zodiak ini ternyata cocok jadi content creator loh!
baca juga:al haris serahkan sertifikat indikasi geografis untuk komoditas nanas tangkit baru
seperti kualitas penduduk rendah belum optimal, persebaran penduduk tidak proporsional , serta masalah lainnya.
sehingga dengan ini gdpk hadir untuk menjawab dengan 5 pilar, di antaranya,  pengendalian kualitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, penataan persebaran dan mobilisasi penduduk.
“serta mendata-data informasi kependudukan dari administrasi kependudukan yang berada di dalam dokumen gdpk,” kata dia.
sementara kadis  pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk (dp3ap2), r najmi dalam laporannya menyebutkan, mengenai tahapan dalam penyusunan gdpk ini, dilalui secara sistematis.
"semua tahapan penting dalam penyusunan gdpk ini dilalui secara sistematis, terkait agar terciptanya sinegitas pencapain tujuan kependudukan di jambi," ujarnya.
selain itu pemerintah provinsi jambi, merupakan pemda yang akan dinilai terkait pelaksanaan gdpk words nantinya. 
oleh karenanya, r najmi juga mengingatkan hal ini, adalah momentum yang sangat penting untuk pemerintah provinsi jambi.
"salah satu momentum pemprov jambi mendorong terkait persamaan, pengertian, penafsiran dan persepsi dalam gdpk ini. sehingga, sosialiasi gdpk 5 pilar menjadi hal yang sangat penting," jelasnya. (mg10/zen)