Laporan Pertemuan Lintas Sektor Bahas Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak serta TPPO

Reporter: Irma Suryani |

Editor: Rizal Zebua |

Rabu , 13 Nov 2024 - 13:00

Foto bersama di acara Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)--

JAMBIKORAN.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi menggelar pertemuan lintas sektor Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada hari ini, dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam penanggulangan kasus TPPO yang terjadi di Kota Jambi.

Acara yang diselenggarakan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala DPMPPA Kota Jambi, Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME, serta perwakilan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dan instansi pemerintah lainnya.

Pertemuan ini menjadi ajang untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mencegah serta menangani kasus perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak.

Dalam sambutannya, Kepala DPMPPA Kota Jambi, Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengefektifkan fungsi Tim Gugus Tugas TPPO dalam mengoordinasikan upaya pencegahan serta penanganan kasus TPPO di Kota Jambi.

"Kami berharap pertemuan ini dapat memperkuat kerjasama antar sektor, meningkatkan koordinasi, serta mendorong penguatan kelembagaan dalam penanganan TPPO," ujar Noverintiwi Dewanti.

Lebih lanjut, Noverintiwi Dewanti menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah.

Dalam laporannya, diketahui bahwa pada akhir Oktober 2024, tercatat 149 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 22 di antaranya merupakan kasus TPPO.

Dalam wawancaranya, PJ Walikota Jambi, Sri Purwaningsih, yang juga hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak dalam menangani masalah TPPO.

Sri Purwaningsih menyampaikan, "Pertemuan ini sangat penting sebagai bentuk konsolidasi bagi tim gugus tugas TPPO di Kota Jambi. Semua anggota tim hadir untuk memastikan bahwa permasalahan kekerasan, terutama perdagangan orang, segera ditangani dengan baik. Kita harus memastikan tidak ada lagi kasus baru yang muncul."

Menurut Sri Purwaningsih, dari 22 kasus TPPO yang terdata di Kota Jambi, semua pihak perlu bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas.

laporan pertemuan lintas sektor bahas sosialisasi pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak serta tppo                            jambikoran.com – dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak (dpmppa) kota jambi menggelar pertemuan lintas sektor tim gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (tppo) pada hari ini, dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam penanggulangan kasus tppo yang terjadi di kota jambi.
acara yang diselenggarakan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk kepala dpmppa kota jambi, dra. hj. noverintiwi dewanti, me, serta perwakilan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dan instansi pemerintah lainnya. 
pertemuan ini menjadi ajang untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mencegah serta menangani kasus perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak.
dalam sambutannya, kepala dpmppa kota jambi, dra. hj. noverintiwi dewanti, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengefektifkan fungsi tim gugus tugas tppo dalam mengoordinasikan upaya pencegahan serta penanganan kasus tppo di kota jambi. 
baca juga:camat maro sebo ulu di jambi dukung pendampingan btpn syariah, bangga 9 warga umrah bersama
baca juga:sebut penanganan sesuai prosedur, rs h.m.a thalib bantah tuduhan dalam video viral
"kami berharap pertemuan ini dapat memperkuat kerjasama antar sektor, meningkatkan koordinasi, serta mendorong penguatan kelembagaan dalam penanganan tppo," ujar noverintiwi dewanti.
lebih lanjut, noverintiwi dewanti menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak dalam melaksanakan program koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah. 
dalam laporannya, diketahui bahwa pada akhir oktober 2024, tercatat 149 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 22 di antaranya merupakan kasus tppo.
dalam wawancaranya, pj walikota jambi, sri purwaningsih, yang juga hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak dalam menangani masalah tppo. 
baca juga:kementrans buka peluang bagi investor biayai program transmigrasi
baca juga:mensos: ada fenomena ketergantungan penerima bansos
sri purwaningsih menyampaikan, "pertemuan ini sangat penting sebagai bentuk konsolidasi bagi tim gugus tugas tppo di kota jambi. semua anggota tim hadir untuk memastikan bahwa permasalahan kekerasan, terutama perdagangan orang, segera ditangani dengan baik. kita harus memastikan tidak ada lagi kasus baru yang muncul."
menurut sri purwaningsih, dari 22 kasus tppo yang terdata di kota jambi, semua pihak perlu bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. 
"saya minta agar tim gugus tugas tidak hanya berhenti pada pertemuan ini. koordinasi dan komunikasi harus terus dilakukan, agar kasus-kasus baru dapat dihindari dan yang sudah ada dapat segera diselesaikan," ungkapnya.
sri purwaningsih juga menggarisbawahi pentingnya komitmen bersama dalam menyelesaikan masalah ini. 
baca juga:2 korban meninggal dunia, kecelakaan maut di tol bayung lencir-tempino
baca juga: disnaker segera panggil pt phl, buntut tka berlaku kasar ke warga
"penyelenggara pemerintahan, khususnya para kepala dinas, harus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada pencegahan dan penanganan yang efektif terhadap tppo. kita harus memastikan bahwa semua program dan kegiatan tim gugus tugas ini berorientasi pada kinerja yang optimal," tambahnya.
dalam laporan yang disampaikan, diketahui bahwa pendanaan kegiatan ini bersumber dari dana alokasi khusus (dak) pelayanan perlindungan perempuan dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 
anggaran tersebut dituangkan dalam dpa dpmppa kota jambi tahun 2024 untuk mendukung program pencegahan dan penanganan tppo di daerah.
sebagai langkah tindak lanjut, tim gugus tugas tppo kota jambi berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antar lembaga dan memastikan agar kasus tppo yang terjadi dapat segera ditangani dan diselesaikan dengan baik.
baca juga:kpu kabupaten bungo catat ratusan pemilih pindah pilih
baca juga:sah nyatakan fokus prabowo ingin tuntaskan desa tertinggal 
pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kota jambi dalam memperkuat komitmen untuk mengatasi masalah tppo di kota jambi. 
sinergitas antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat luas diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan kasus perdagangan orang di kota jambi. 
dengan adanya koordinasi yang lebih baik, diharapkan kasus-kasus tppo yang telah teridentifikasi dapat segera diselesaikan, dan ke depannya tidak akan ada lagi kasus serupa yang muncul. (*)