Gubernur Jambi Buka Acara Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting se-Provinsi

JAMBI - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menegaskan, upaya percepatan penurunan stunting memerlukan penguatan kerja sama dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, organisasi dan fungsi puskesmas harus dijalankan. 

Hal tersebut ditegaskannya saat membuka secara resmi Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (2/7) pagi.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi memandang bahwa percepatan penurunan stunting merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Data Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari 13,5% di tahun 2023 menjadi 17,1% pada tahun 2024. 

“Ini adalah peringatan serius bagi kita semua, dulu kita nomor dua setelah Bali, sekarang kita nomor tiga se-Indonesia, untuk itu perlu keseriusan semua pihak dalam mengatasinya," ungkap Gubernur Al Haris.

BACA JUGA:Kota Jambi Tampil Beda di Penilaian Stunting Jambi 2025, Moncar: Angka Stunting Turun Drastis

BACA JUGA:Ketua DPRD Kota Jambi: Raffi Akbar Telah Berpulang, Kita Doakan Husnul Khotimah

"Pemerintah di Provinsi Jambi, dimana melalui APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Jambi telah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penurunan prevalensi stunting yang berdasarkan budget tagging dengan alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp.80,541 Milyar. Intervensi ini melibatkan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana yang melaksanakan 14 program, 16 kegiatan, dan 25 subkegiatan. Upaya ini mencerminkan adanya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penurunan angka stunting di Provinsi Jambi. Tentunya, hasil yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jambi juga berlaku sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagai bentuk evaluasi internal program penurunan stunting di Provinsi Jambi," lanjutnya.

"Saya tegaskan bahwa penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Peran sektor pendidikan, sosial, ekonomi, pemberdayaan perempuan, pertanian, dan infrastruktur sangat penting. Oleh karena itu, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif harus benar-benar dijalankan secara terintegrasi, juga peran orang tua asuh sangat dibutuhkan disetiap daerah," katanya. 

Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga berpesan kepada para Bupati dan Wali Kota di lingkup Provinsi Jambi dan para OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, beberapa hal penting dalam upaya menurunkan stunting yang akan dioptimalkan. 

"Mari Perkuat peran dan fungsi TPPS di semua tingkatan, termasuk penguatan regulasi, kelembagaan, dan dukungan anggaran yang tepat sasaran. Pastikan konvergensi program berjalan di lapangan, dengan fokus pada kelompok sasaran utama yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Optimalkan pemanfaatan data, termasuk melalui e-PPGBM dan sistem pelaporan lainnya, untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Libatkan semua pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan tokoh adat/agama dalam upaya penurunan stunting. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala, tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyentuh pada kualitas layanan dan perubahan perilaku masyarakat. Dokumentasikan dan replikasi praktik baik, sehingga daerah yang sudah berhasil menjadi sumber inspirasi bagi daerah lainnya," pesan Gubernur Al Haris. 

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Stunting merupakan tantangan serius yang harus ditangani secara lintas sektor dan lintas jenjang. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari 13,5% pada tahun 2023 menjadi 17,1% di tahun 2024. 

“Hal ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat komitmen dalam aksi konvergensi,” ujar Wagub Sani.

“Saya ingin menegaskan bahwa penilaian ini bukan sekadar kompetisi antar daerah, melainkan forum pembelajaran bersama. Kabupaten/Kota yang berhasil mengembangkan inovasi, membangun komitmen multisektor, dan mendokumentasikan praktik baik akan menjadi contoh bagi daerah lain. Saya juga mengapresiasi hadirnya jajaran rumah sakit daerah, karena keterlibatan layanan rujukan sangat penting dalam tatalaksana kasus stunting. Kita akan menyaksikan bersama Deklarasi Komitmen RSUD dalam mendukung penurunan stunting melalui sistem rujukan yang terstandar,” lanjutnya.

Melalui momentum ini, Wagub Sani juga mengajak semua yang hadir dan terlibat untuk terus mengawal integrasi layanan, memastikan intervensi gizi spesifik dan sensitif sampai ke rumah tangga sasaran, serta memperkuat dukungan kader, TP-PKK, dan pendamping keluarga.