Kades Pendung Mudik Terancam Dipidana, Diduga Berikan Informasi Palsu di Website Desa

Reporter: Saprial |

Editor: Surya Elviza |

Minggu , 20 Jul 2025 - 15:31

Dugaan Mark up dana desa dan informasi tidak benar -Foto : ilustrasi-Jambi Independent

Salah seorang Praktisi hukum senior Kerinci Sungai Penuh, Victorious menjelaskan bahwa Website desa adalah bagian dari layanan informasi publik terutama soal anggaran, program kerja dan pelayanan masyarakat.

Lanjutnya, apabila kepala desa dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi, tapi informasi yang tidak benar atau menyembunyikan informasi publik yang harus nya dibuka dapat dikenai sanksi sesuai undang undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 pasal 52.

Setiap badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik secara berkala dapat dikenai sanksi administratif.

Viktor menjelaskan bahwa selain itu dalam UU no 6 tahun 2014 tentang desa bisa dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, teguran lisan, bahkan bisa dikenakan sanksi pemberhentian tetap.

“Jika informasi palsu menyebabkan kerugian kepada publik atau tindak pidana seperti menyesatkan masyarakat, unsur tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan data dan undang undang tindak pidana Korupsi,”ungkapnya.

Camat Batang Merangin, saat dikonfirmasi terkait dengan adanya dugaan adanya dugaan mark dalam kegiatan dana desa Tarung tahun 2024, camat akan memanggil kepala desa Tarung untuk dimintai keterangan terkait dengan berita soal adanya dugaan mark up dalam pelaksaan dana desa. “ Kita akan panggil kepala desa Tarutung,”tegasnya.

Sebelumnya Kepala Desa Tarutung, Asmer, saat dikonfirmasi membantah data yang telah dilakukan perubahan oleh dirinya , Asmer mengatakan data yang disampaikan salah.

“Kalau acuan data APBdes Murni itu benar, tapi kalau acuan data APBdes perubahan salah, kita selaku kepala desa sudah menjalankan prosedur dan regulasi sesuai aturan yang berlaku,”jelasnya.

Menanggapi bahwa kepala desa memberikan data yang tidak benar di website desa, Kepala dinas PMD Kerinci Sahril Hayadi, saat dimintai komentarnya mengatakan bahwa data di website itu harus benar. “ Data yang dimasukkan kepala desa di website itu data yang benar,”jelasnya. (*)

kades pendung mudik terancam  dipidana, diduga berikan informasi palsu di website desa                             kerinci,jambikoran.com - kepala desa pendung mudik kecamatan air hangat terancam dipidana pasalnya kades diduga telah memberikan informasi ke publik yang tidak benar dalam penggunaan dana desa, tahun 2024. 
informasi yang diterima media ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa tahun 2024 diduga tidak sesuai dengan realita di lapangan bahwa kuat dugaan ada mark up dalam penggunaan dana desa tahun 2024. 
seperti dalam pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani yang anggarannya mencapai 75 juta lebih. kemudian ada pula kegiatan pemeliharaan jalan yang menghabiskan dana rp 166 juta rupiah lebih yang diduga markup up anggaran.
kemudian ada pada kegiatan keadaan mendesak  sebesar 52 juta rupiah juga dipertanyakan oleh warga pendung mudik kecamatan air hangat. semua kegiatan ini diketahui dalam website resmi desa sudah terealisasi. 
baca juga:kecelakaan di muarojambi, pelajar tewas tabrak truk tangki bbm
baca juga:jon jones siap tantang juara kelas berat di ufc gedung putih
kepala desa pendung mudik, ruslan,  saat dikonfirmasi mengatakan kegiatan 2024 itu adalah yang ada rehab drainase dan jalan usaha tani tidak dilaksanakan.
"yang ada itu rehab drainase, dan jalan usaha tani. itu memang tidak terlaksana dan sudah disampaikan ke inspektorat akan disetor kembali,”terangnya 
untuk kegiatan keadaan mendesak, kepala desa pendung mudik mengatakan bahwa  dana kegiatan mendesak cuman blt, 22  kk, kalau blt sudah terealisasi. “untuk pemeliharaan usaha tani itu, yo jalan usaha tani nilai nya 166 itu disetor kembali,”jelasnya.
dari data yang disampaikan kepala desa di website dengan pernyataan kepala desa saat dikonfirmasi terkait dengan kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani yang menghabiskan dana rp 166 juta lebih berbeda, dari website desa.
baca juga:jon jones siap tantang juara kelas berat di ufc gedung putih
baca juga:putus mata rantai peredaran narkoba di dalam lapas, lapas narkoba muarasabak lakukan razia rutin 
kegiatan tersebut telah terealisasi, namun kepala desa membantah dan mengatakan kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani dananya akan dikembalikan.
dengan tidak ada kesesuaian data di website dan pernyataan kepala desa, kuat dugaan bahwa kepala desa sengaja memberikan informasi melalui website desa tidak benar, karena tidak dilaksanakan tapi laporan kepala desa di website kegiatan terealisasi. khusus pada kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani.
salah seorang praktisi hukum senior kerinci sungai penuh,  victorious menjelaskan bahwa website desa adalah bagian dari layanan informasi publik terutama soal anggaran, program kerja dan pelayanan masyarakat.
lanjutnya, apabila kepala desa dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi, tapi informasi yang tidak benar atau menyembunyikan informasi publik yang harus nya dibuka dapat dikenai sanksi sesuai undang undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 pasal 52.
baca juga:luhut sebut produk ri lebih bersaing di pasar global, terkait tarif as 19 persen
baca juga:ahmad dhani ancam bongkar bukti perselingkuhan maia estianty
setiap badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik secara berkala dapat dikenai sanksi administratif.
viktor menjelaskan bahwa selain itu dalam uu no 6 tahun 2014 tentang desa bisa dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, teguran lisan, bahkan bisa dikenakan sanksi pemberhentian tetap.
“jika informasi palsu menyebabkan kerugian kepada publik atau tindak pidana seperti  menyesatkan masyarakat, unsur tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan pasal 263 kuhpidana tentang pemalsuan data dan undang undang tindak pidana korupsi,”ungkapnya.
camat batang merangin, saat dikonfirmasi terkait dengan adanya dugaan adanya dugaan mark dalam kegiatan dana desa tarung tahun 2024, camat akan memanggil kepala desa tarung untuk dimintai keterangan terkait dengan berita soal adanya dugaan mark up dalam pelaksaan dana desa. “ kita akan panggil kepala desa tarutung,”tegasnya.
baca juga:putus mata rantai peredaran narkoba di dalam lapas, lapas narkoba muarasabak lakukan razia rutin 
baca juga:olahraga tak hanya tentang rekor, tetapi tentang masyarakat keberagaman
sebelumnya kepala desa tarutung, asmer, saat dikonfirmasi membantah data  yang telah dilakukan perubahan oleh dirinya , asmer mengatakan data yang disampaikan salah.
“kalau acuan data apbdes murni itu benar, tapi kalau acuan data apbdes perubahan salah, kita selaku kepala desa sudah menjalankan prosedur dan regulasi sesuai aturan yang berlaku,”jelasnya. 
menanggapi bahwa kepala desa memberikan data yang tidak benar di website desa, kepala dinas pmd kerinci sahril hayadi, saat dimintai komentarnya mengatakan bahwa data di website itu harus benar. “ data yang dimasukkan kepala desa di website itu data yang benar,”jelasnya. (*)