Nasib Sudewo di Ujung Tanduk

PATI - Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, tengah berada di ujung tanduk. Gelombang demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 di Alun-alun Pati tidak mereda, meski ia sudah membatalkan dua kebijakan kontroversialnya; kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen dan penerapan sekolah lima hari.

Ribuan warga, termasuk sekitar 5.000 santri, turun ke jalan menuntut pengundurannya. Aksi yang semula berjalan damai berubah ricuh ketika massa melempari Sudewo dengan sandal dan botol air mineral sambil meneriakkan “Lengserkan Sudewo!”.

Kebijakan menaikkan PBB-P2 diumumkan Mei 2025, dengan alasan meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan RSUD RAA Soewondo. Sudewo beralasan PBB di Pati tidak naik selama 14 tahun.

BACA JUGA:BPHTB di Kota Jambi akan Direvisi

BACA JUGA:KPK Sita Rp 25 Miliar dan 18 Aset, Kasus Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PT PGN

Namun, kenaikan tajam ini dianggap menekan ekonomi warga, terutama petani dan nelayan. Penolakan makin besar ketika ia juga mengubah jadwal sekolah dari enam menjadi lima hari, yang ditentang kalangan santri karena dinilai mengganggu pendidikan agama di madrasah dan TPQ.

Tensi memuncak saat Sudewo menantang warga untuk mengerahkan 50 ribu pendemo, menyatakan dirinya tidak gentar dan akan terus maju dengan kebijakan tersebut. Ucapan ini memicu kemarahan publik, apalagi Satpol PP pada 5 Agustus 2025 membubarkan posko donasi demo secara represif.

Menghadapi tekanan, Sudewo meminta maaf pada 7 Agustus 2025 dan mencabut kenaikan PBB-P2 melalui surat edaran pada 9 Agustus. Ia juga mengembalikan jadwal sekolah ke enam hari mulai 11 Agustus.

Pada 8 Agustus malam, ia menemui warga dan aktivis di posko donasi untuk meluruskan isu hoaks bahwa ia akan umrah pada 13 Agustus. Namun, langkah ini gagal meredam amarah warga yang tetap menuntut mundurnya sang bupati.

Sebagai kader Partai Gerindra, Sudewo tak hanya mendapat kritik publik, tetapi juga tekanan dari internal partai. Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, mengingatkan agar setiap kebijakan tidak membebani rakyat kecil, sesuai pesan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo menyayangkan kekisruhan di Pati dan memerintahkan koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari solusi cepat, mengingat peringatan Hari Kemerdekaan tinggal hitungan hari.

DPRD Pati telah menyetujui hak angket dan membentuk pansus pemakzulan, dengan dukungan lintas fraksi termasuk Gerindra. Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman, menilai langkah ini wajar mengingat minimnya dialog dalam perumusan kebijakan dan sikap Sudewo yang dianggap tak peka.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian turut buka suara mengenai isu pemakzulan Bupati Sudewo. Eks Kapolri itu menjelaskan bahwa pemakzulan kepala daerah ada mekanisme yang harus dilalui.

Pertama, kata dia, memang melalui DPR atau DPRD setempat. Tito mengaku sudah mengetahui bahwa DPRD Pati sudah membentuk pansus atas hak angket tersebut.