7.347 Aplikasi Rawan Serangan, Kepala BSSN: TTIS di Seluruh Pemda Dipercepat untuk Perkuat Keamanan Siber

Reporter: Finarman |

Editor: Finarman |

Kamis , 28 Aug 2025 - 11:00

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi (kiri depan) dan Gubernur Jambi Al Haris pada acara pengukuhan dan peresmian pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di Kantor Gubernur Jambi.-HO/BSSN-

• Kabupaten Tebo

• Kota Sungai Penuh

• Kota Jambi

BSSN Dorong Seluruh Pemda Bergerak Cepat

Melalui imbauannya, BSSN meminta seluruh kepala daerah—baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota—untuk segera menindaklanjuti Surat Edaran Bersama dan menyusun langkah teknis pembentukan TTIS.

Tim ini akan menjadi garda terdepan dalam penanganan insiden siber dan pemulihan sistem layanan digital pemerintah. (*)

7.347 aplikasi rawan serangan, kepala bssn: ttis di seluruh pemda dipercepat untuk perkuat keamanan siber                            depok – kepala badan siber dan sandi negara (bssn), letjen tni (purn) nugroho sulistyo budi, menegaskan bahwa pembentukan tim tanggap insiden siber (ttis) di seluruh pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan siber nasional, terutama dalam menghadapi potensi kebocoran data dan serangan terhadap sistem layanan publik.
“langkah ini bukan akhir, tapi awal dari komitmen berkelanjutan dalam menjaga keamanan siber nasional,” ujarnya saat pengukuhan ttis di 10 kabupaten/kota provinsi jambi, kamis (28/8), berdasarkan siaran resmi biro hukum dan humas bssn.
arahan presiden prabowo dan landasan regulasi
inisiatif pembentukan ttis merupakan bagian dari arahan presiden prabowo subianto, yang dituangkan dalam buku 130 hari kepemimpinan presiden prabowo.
baca juga:pemkab tanjab barat targetkan bedah 3.800 rumah tak layak huni hingga 2029
baca juga:wali kota maulana: bedah rumah bukan sekedar hunian, tapi ruang tumbuh generasi
presiden menekankan pentingnya pembentukan computer security incident response team (csirt) atau ttis sebagai dukungan terhadap agenda digitalisasi layanan publik di indonesia.
sebagai dasar hukum, langkah ini diperkuat melalui surat edaran bersama kemendagri dan bssn, yaitu nomor 600.5/3022/sj dan nomor 61 tahun 2025 yang diterbitkan pada 11 juni 2025.
dalam surat tersebut, seluruh pemerintah daerah diminta membentuk ttis paling lambat 30 september 2025.
menurut wakil kepala bssn rachmad wibowo, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi bersama mendagri dan seluruh kepala daerah, saat ini terdapat 7.347 aplikasi pelayanan publik yang digunakan oleh pemerintah daerah.
baca juga:launching gerami, wawako diza : kolaborasi lptq siapkan bibit qari-qariah muda 
baca juga:program balikat, bank harkat dan rumel hadir di workshop digital branding menuju umkm naik kelas
setiap aplikasi ini berisiko menjadi pintu masuk bagi serangan siber apabila tidak dilindungi secara maksimal.
“setiap aplikasi memiliki potensi risiko. tanpa sistem keamanan siber yang kuat, layanan publik bisa terganggu,” ungkap rachmad.
bssn pun telah melakukan serangkaian sosialisasi ke daerah guna memastikan kesiapan dalam pembentukan tim tersebut.
10 daerah di jambi telah kukuhkan ttis
baca juga:cegah karhutla, pt wks aktifkan regu pemadam dan pantauan udara
baca juga:perhitungan tanggal lahir memprediksi arah hidup
sebagai bagian dari langkah awal, bssn telah mengukuhkan ttis di 10 kabupaten/kota di provinsi jambi pada 25 agustus 2025. daerah-daerah tersebut meliputi:
•    kabupaten bungo
•    kabupaten kerinci
•    kabupaten merangin
baca juga:makanan sehat ampuh atasi mood swings, membuatmu lebih bahagia
baca juga:5 makanan fermentasi terbaik, untuk pencernaan dan imunitas tubuh
•    kabupaten muaro jambi
•    kabupaten sarolangun
•    kabupaten tanjung jabung barat
•    kabupaten tanjung jabung timur
baca juga:jaga postur tubuh saat bekerja di depan komputer
baca juga:wali kota maulana: tidak boleh ada lansia terlantar di kota jambi
•    kabupaten tebo
•    kota sungai penuh
•    kota jambi
bssn dorong seluruh pemda bergerak cepat
melalui imbauannya, bssn meminta seluruh kepala daerah—baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota—untuk segera menindaklanjuti surat edaran bersama dan menyusun langkah teknis pembentukan ttis.
tim ini akan menjadi garda terdepan dalam penanganan insiden siber dan pemulihan sistem layanan digital pemerintah. (*)