KPK Panggil Wasekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Terkait Korupsi Kuota Haji

Reporter: Finarman |

Editor: Finarman |

Kamis , 04 Sep 2025 - 14:15

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.-ist-

Padahal, berdasarkan Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen, sementara 92 persen sisanya untuk haji reguler.

Ketidaksesuaian ini memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran dalam proses distribusi kuota.

KPK menyatakan akan terus mendalami alur perencanaan, distribusi, dan pelaksanaan kuota haji, serta menelusuri potensi adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. (*)

kpk panggil wasekjen pimpinan pusat gerakan pemuda ansor, syarif hamzah terkait korupsi kuota haji                            jakarta - komisi pemberantasan korupsi (kpk) hari ini memanggil wakil sekretaris jenderal pimpinan pusat gerakan pemuda ansor, syarif hamzah asyathry (sha), untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji oleh kementerian agama pada periode 2023–2024.
"pemeriksaan dilakukan di gedung merah putih kpk terhadap saksi sha yang berprofesi sebagai wiraswasta," kata juru bicara kpk, budi prasetyo, kamis 4 sepetember 2025.
selain syarif, kpk turut memanggil tujuh orang saksi lainnya yang berasal dari berbagai institusi terkait, termasuk pejabat di lingkungan kemenag dan organisasi penyelenggara haji dan umrah.
beberapa nama yang dipanggil hari ini antara lain:
baca juga:modus kirim narkoba pakai paket makanan, polres bungo bekuk pengedar ekstasi
baca juga:jadi irup harlah kejaksaan, erik meza nusantara sampaikan amanat jaksa agung
•    zainal abidin (za), komisaris independen pt sucofindo (persero)
•    rizky fisa abadi (rfa), mantan kepala subdirektorat perizinan, akreditasi, dan bina penyelenggaraan haji
khusus kemenag periode 2022–2023
•    m. agus syafi (mgy), kasubdit perizinan dan akreditasi haji khusus periode 2023–2024
baca juga:harga emas antam tembus rekor baru tertinggi, capai rp2,044 juta per gram
baca juga:prof. arskal salim dorong uin sts jambi menuju world class university
•    muhammad al fatih (maf), sekretaris eksekutif kesthuri
•    j, staf divisi visa kesthuri
•    fia, pegawai pt raudah eksati utama
•    syam resfiadi (sf), ketua sarikat penyelenggara umrah dan haji indonesia (sapuhi)
baca juga:bikin bangga! nila sari, mahasiswi unja, wakili jambi di ajang duta persada nusantara 2025
baca juga:bareskrim mabes polri tangkap pasangan suami istri penghasut aksi geruduk rumah ahmad sahroni
pemanggilan ini merupakan bagian dari lanjutan penyidikan kasus korupsi yang sebelumnya diumumkan kpk pada 9 agustus 2025, terkait indikasi penyimpangan dalam penetapan kuota haji tahun 2023–2024 di kemenag.
sebelum itu, pada 7 agustus 2025, kpk juga telah meminta keterangan dari mantan menteri agama, yaqut cholil qoumas, dalam penyelidikan awal perkara ini.
lembaga antirasuah menyebut telah bekerja sama dengan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri untuk menghitung dugaan kerugian negara.
berdasarkan estimasi awal yang diumumkan pada 11 agustus 2025, kerugian negara ditaksir melebihi rp1 triliun, dan kpk telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk mantan menag yaqut.
baca juga:hadir di beijing, prabowo dan xi jinping bahas proyek giant sea wall pantura 
baca juga:4 makanan bisa bantu langsing lebih cepatpelanggaran pembagian kuota haji
kasus ini juga menjadi perhatian panitia khusus (pansus) angket haji dpr ri, yang sebelumnya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2024.
salah satu poin yang disorot adalah kebijakan pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah arab saudi.
kemenag saat itu membaginya dengan proporsi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus, yakni masing-masing 10.000 jemaah.
baca juga:3 teknik pemulihan trauma, bantu lepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu
baca juga:kebiasaan sepele ini bisa merusak otak
padahal, berdasarkan pasal 64 uu nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen, sementara 92 persen sisanya untuk haji reguler.
ketidaksesuaian ini memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran dalam proses distribusi kuota.
kpk menyatakan akan terus mendalami alur perencanaan, distribusi, dan pelaksanaan kuota haji, serta menelusuri potensi adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. (*)