Defisit Anggaran, Dorong Optimalisasi PNBP Sektor Sawit

MUARATEBO - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tebo menyoroti potensi defisit anggaran tahun 2026 yang dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap kelangsungan pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.

Dalam rapat paripurna DPRD Tebo yang membahas pendapat akhir fraksi terhadap enam Ranperda dan nota pengantar tiga Ranperda Tahun 2025, Ketua Fraksi Golkar, Liga Marisa, menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah perlu diantisipasi secara serius melalui upaya optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya dari sektor kelapa sawit.

“Kami mendorong pemerintah daerah membentuk tim khusus untuk menggali potensi PNBP dari kebun sawit keterlanjuran dalam kawasan, sebagaimana telah direkomendasikan oleh Kementerian Kehutanan. Legalitas ini harus dijawab dengan kebijakan yang berani dan berpihak kepada petani,” ungkap Liga.

Fraksi Golkar juga meminta agar pabrik sawit terintegrasi maupun pabrik tanpa kebun diberikan insentif regulasi agar dapat menampung TBS dari kebun keterlanjuran, dengan tetap memenuhi kewajiban PNBP.

BACA JUGA:Pasokan Cabai Merah Merangin Turun, IPH Merangin Minggu Keempat September 2025 Diangka 0.18

BACA JUGA:Kasus Stunting Sarolangun Terus Meningkat, Wabup Gerry: Harus Ditangani Secara Serius

Langkah ini diyakini dapat memberikan ruang legal bagi petani sekaligus menyumbang pemasukan daerah.

Selain itu, Fraksi Golkar mendorong Dinas Kehutanan Provinsi Jambi — melalui KPHP Wilayah Timur dan Barat — segera melakukan pendataan valid atas keberadaan kebun keterlanjuran dan hutan kemasyarakatan (perhutanan sosial), sebagai dasar kebijakan perizinan dan penerimaan sawit ke pabrik.

Fraksi juga menyoroti pentingnya langkah strategis daerah, termasuk penyediaan pabrik sawit yang dapat menampung TBS dari wilayah-wilayah legalisasi, guna mencegah anjloknya harga akibat pasar terbatas.

“Di tengah keterbatasan fiskal, penarikan program strategis dari pemerintah provinsi maupun pusat juga menjadi prioritas. Pembangunan harus tetap berjalan, dan hak-hak ASN, seperti TPP, tidak boleh terabaikan,” lanjut Liga Marisa.

Menurutnya, dorongan legalisasi, pendataan, dan pembukaan akses pasar bagi petani sawit keterlanjuran adalah bagian dari komitmen Fraksi Golkar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mewujudkan Tebo Maju.

"Ini bukan hanya soal fiskal, tapi keberpihakan terhadap masyarakat. Ketika negara hadir melalui regulasi dan solusi, maka petani terlindungi, ekonomi bergerak, dan daerah tetap tumbuh,” pungkasnya.(wan/ira)