Suliyanti Minta Diringankan Hukuman, Berharap Hak Politiknya Tak Dicabut Pada Kasus Uang Ketok Palu

Reporter: qudsiah |

Editor: Surya Elviza |

Rabu , 03 Dec 2025 - 11:21

Suliyanti, terdakwa korupsi ketok palu, minta hukuman diringankan. -Surya Elviza/Jambi Independent -

JAMBI - Suliyanti, istri mantan bupati yang duduk sebagai terdakwa korupsi uang ketok palu APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018 berharap kepada Majelis Hakim agar mendapatkan keringanan hukuman.

Suliyanti juga berharap agar hak politiknya tidak dicabut oleh Majelis. Hal ini disampaikan. Suliyanti pada saat sidang dengan agenda Pledoi di Pengadilan Negeri Jambi (PN), pada Selasa, 2 Desember 2025.

Agendakan pembacaan nota pembelaan dari pihak terdakwa, Suliyanti tampak didampingi kuasa hukumnya selama persidangan.

Seperti pada sidang-sidang sebelumnya, keluarga Suliyanti tampak setia menemani terdakwa selama masa proses persidangannya berlangsung.

Dalam nota pembelaannya, terdakwa diwakilkan oleh Azhari selaku kuasa hukum. Menurut kuasa hukum, bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui perkara uang ketok palu ini.

Melihat fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, Azhari juga merasa bahwa adanya tuntutan yang dilayangkan kepada kliennya itu, dirasa sangat amat memberatkan.

"Tidak sewajarnya terdakwa ini dibebankan denda, pasalnya terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut,"ujarnya saat ditemui di luar sidang.

Azhari tetap pada argumennya yang mengatakan bahwa kliennya tersebut sama sekali tidak mengetahui perihal RAPBD ini.

Dirinya juga menjelaskan bahwa pencairan uang ketok palu tersebut, dilakukan oleh oknum-oknum, sedangkan Suliyanti sama sekali tidak mengetahui akan hal itu.

Ridho Saputra selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengatakan bahwa terdakwa mempersoalkan hukum yang dikenakannya.

suliyanti minta diringankan hukuman, berharap hak politiknya tak dicabut pada kasus uang ketok palu                            jambi - suliyanti, istri mantan bupati yang duduk sebagai terdakwa korupsi uang ketok palu apbd provinsi jambi tahun anggaran 2017-2018 berharap kepada majelis hakim agar mendapatkan keringanan hukuman.
suliyanti juga berharap agar hak politiknya tidak dicabut oleh majelis. hal ini disampaikan. suliyanti pada saat sidang dengan agenda pledoi di pengadilan negeri jambi (pn), pada selasa, 2 desember 2025.
agendakan pembacaan nota pembelaan dari pihak terdakwa, suliyanti tampak didampingi kuasa hukumnya selama persidangan.
seperti pada sidang-sidang sebelumnya, keluarga suliyanti tampak setia menemani terdakwa selama masa proses persidangannya berlangsung.
baca juga:bksda jambi bekali petugas damkar dengan jurus rahasia selamatkan satwa liar
baca juga:kpk tuntut suliyanti, istri mantan bupati 4 tahun penjara kasus korupsi uang ketok palu dprd jambi 
dalam nota pembelaannya, terdakwa diwakilkan oleh azhari selaku kuasa hukum. menurut kuasa hukum, bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui perkara uang ketok palu ini.
melihat fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, azhari juga merasa bahwa adanya tuntutan yang dilayangkan kepada kliennya itu, dirasa sangat amat memberatkan.
"tidak sewajarnya terdakwa ini dibebankan denda, pasalnya terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut,"ujarnya saat ditemui di luar sidang.
azhari tetap pada argumennya yang mengatakan bahwa kliennya tersebut sama sekali tidak mengetahui perihal rapbd ini. 
baca juga:muzani soroti dugaan pembalakan liar di balik banjir sumatra
baca juga:redakan kram perut dengan konsumsi 3 bahan alami
dirinya juga menjelaskan bahwa pencairan uang ketok palu tersebut, dilakukan oleh oknum-oknum, sedangkan suliyanti sama sekali tidak mengetahui akan hal itu.
ridho saputra selaku jaksa penuntut umum (jpu), mengatakan bahwa terdakwa mempersoalkan hukum yang dikenakannya. 
"untuk hukuman badan, dia minta 1 tahun 6 bulan. dari terdakwa suliyanti dia meminta hukuman seringan-ringannya". beber ridho selaku jpu.
dirinya juga menambahkan bahwa mereka akan tetap lada tuntutannya, yakni menuntut terdakwa suliyanti selama 4 tahun kurungan penjara dan denda sebesar rp 200 juta.
baca juga:diza harap jadi energi perubahan, dalam birokrasi kota jambi
baca juga:masuk tahapan presentasi dan wawancara 10 kandidat lolos tahap ukk calon direksi pdam
diketahui juga bahwa kuasa hukum terdakwa meminta agar hak terdakwa dipilih dalam politik tidak dicabut. 
"meminta agar tidak dikenakan tambahan pidana pencabutan hak politik, terdakwa suliyanti meminta majelis hakim untuk tidak mengabulkannya,"tambah jpu.
selanjutnya sidang akan kembali digelar pada 9 desember 2025, dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim.
sebelumnya perlu diketahui bahwa terdakwa suliyanti diduga melakukan tindak pidana korupsi rapbd ta 2017, bersama-sama dengan anggota dprd provinsi jambi yang lainnya. 
baca juga:inul daratista semprot keras pejabat yang cuma asyik 'futu-futu'
baca juga:desak pemerintah perkuat layanan trauma healing, untuk korban bencana sumatera
pada sidang sebelumnya yang diagendakan pembacaan tuntutan oleh jpu kpk, dan diperoleh informasi bahwa terdakwa suliyanti dituntut 4 tahun kurungan penjara dan denda sebesar rp 200 juta.
tak hanya kurungan penjara dan denda saja, jpu juga mencabut hak terdakwa suliyanti untuk dipilih selama 5 tahun.
terdakwa suliyanti menerima uang sejumlah rp 200 juta, melalui dua tahap dengan selang waktu dua bulan dari tahap pertama dan tahap kedua. 
uang ketok palu yang diterima oleh terdakwa didapatkannya dari nurhayati, yang mana uang tersebut berasal dari pembagian kusnindar kepada seluruh anggota dprd jambi.
atas perbuatannya terdakwa diancam pasal 11 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 04 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan