KND Lakukan Advokasi Agar Isu Disabilitas Dibahas dalam Debat Capres

Jakarta - Komisi Nasional Disabilitas (KND) terus mengadvokasi agar isu tentang disabilitas dibahas dalam debat calon presiden putaran terakhir yang akan berlangsung pada Minggu, 4 Februari 2024 mendatang.
 
"Kami prihatin dengan isu hak asasi manusia -HAM- atau isu inklusif disabilitas dan kelompok rentan belum terangkat dengan baik, kami sedang perjuangkan itu di putaran terakhir debat agar menjadi isu yang diangkat di tanggal 4 Februari nanti," kata Komisioner KND Jonna Aman Damanik saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

BACA JUGA:Timnas Amin Minta Bawaslu Usut Tuntas Tentang Bansos Beras yang Bergambar Paslon 2

BACA JUGA:Waduh! Jokowi Dilaporkan Bawaslu Gara-Gara Ini

Ia menyatakan, setelah mencermati debat capres-cawapres sebelumnya, memang sudah ada sedikit isu tentang disabilitas yang dibahas pada debat capres dan cawapres pertama, tetapi masih sedikit dan belum menjadi isu yang diangkat dengan serius.
 
"Hari ini saya baru mengadakan rapat dengan semua lembaga HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mudah-mudahan advokasi kami berhasil sehingga masyarakat bisa mendapatkan perspektif terkait bagaimana isu HAM secara umum maupun isu inklusif disabilitas menjadi bahan diskusi di di debat capres tersebut," katanya.

Jonna mengemukakan, pihaknya juga meminta penyelenggara Pemilihan umum (Pemilu) 2024 membuat inisiatif menjemput bola para pemilih difabel untuk demokrasi yang lebih inklusif.
 
"Penyelenggara pemilu bisa jemput bola ke sentra-sentra atau komunitas yang mungkin dari sisi kuantitatif memungkinkan penyelenggara pemilu untuk menjemput bola ke tempat-tempat seperti panti disabilitas dan seterusnya," katanya.
 
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan jumlah pemilih disabilitas pada daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1,1 juta orang.
 
Adapun KPU juga telah mengumumkan untuk debat capres di putaran terakhir jelang Pemilu 2024 mengangkat tema seputar kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inklusi. *