Tim Prabowo Bantah Dalil Ganjar dan Anies, Timnas AMIN Lihat Kesungguhan MK

Reporter: Antara |

Editor: Finarman |

Selasa , 16 Apr 2024 - 18:14

Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid, saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 16 Januari 2024. -ANTARA/Agatha Olivia Victoria -Jambi Independent

Jakarta - Tim Pembela Prabowo-Gibran membantah dalil Tim Ganjar-Mahfud maupun Tim Anies-Muhaimin dalam kesimpulan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diserahkan ke Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.

Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid, mengungkapkan bantahan tersebut dilakukan seiring dengan dalil kedua pihak yang tidak ada dalam hukum acara PHPU serta seluruh dalil gagal dibuktikan dalam persidangan.

"Semua itu kami rangkum sebagai satu refleksi atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Itu kami masukan dalam kesimpulan sebanyak 70-80 lembar," ujar Fahri.

Ia berharap seluruh kesimpulan tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan sekaligus referensi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dalam membuat putusan MK yang akan dibacakan pada 22 April 2024.

Fahri mencontohkan salah satu dalil yang dimaksud, yakni mengenai penunjukan penjabat kepala daerah sebagai cawe-cawe atau penyalahgunaan kekuasaan Presiden Joko Widodo, sebagai upaya mendongkrak suara Prabowo-Gibran.

Namun, dalil tersebut terbantahkan secara faktual oleh penjelasan ahli dari Tim Pembela Prabowo-Gibran yang mengungkapkan dari 24 penjabat yang ditunjuk, sebanyak 23 penjabat merupakan penjabat Aceh. "Tetapi faktanya, Pak Prabowo kalah di Aceh," ungkapnya.

Dengan begitu, menurut Fahri, tidak ada satu pun bukti dari seluruh dalil yang disampaikan para pemohon pada sidang PHPU Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang mampu membangun suatu konstruksi kausalitas atau irisan yang berkaitan dengan peristiwa yang didalilkan dengan apa yang dimohonkan.

"Sama sekali tidak compatible dengan yang telah diungkapkan di persidangan," tutur Fahri.

Oleh karenanya, pihaknya meminta MK agar menolak seluruh permohonan dari Tim Ganjar-Mahfud maupun Tim Anies-Muhaimin karena tidak sesuai dengan kompetensi MK yang tidak berwenang untuk mengadili berbagai hal yang diajukan oleh para pemohon karena di luar dari ketentuan yang ada.

Kendati demikian, jika memang dalil tersebut dinilai sejalan dengan hukum acara maka Tim Pembela Prabowo-Gibran dalam kesimpulan meminta MK menolak seluruh permohonan pemohon, menetapkan atau mengesahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Pengesahan Hasil Pilpres dan Pileg di seluruh Indonesia, serta menetapkan perolehan suara yang benar sesuai hasil KPU.

tim prabowo bantah dalil ganjar dan anies, timnas amin lihat kesungguhan mk                             jakarta  -  tim pembela prabowo-gibran membantah dalil tim ganjar-mahfud maupun tim anies-muhaimin dalam kesimpulan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilpres 2024 yang diserahkan ke gedung mahkamah konstitusi, jakarta, selasa.
anggota tim pembela prabowo-gibran, fahri bachmid, mengungkapkan bantahan tersebut dilakukan seiring dengan dalil kedua pihak yang tidak ada dalam hukum acara phpu serta seluruh dalil gagal dibuktikan dalam persidangan.
"semua itu kami rangkum sebagai satu refleksi atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. itu kami masukan dalam kesimpulan sebanyak 70-80 lembar," ujar fahri.
ia berharap seluruh kesimpulan tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan sekaligus referensi dalam rapat permusyawaratan hakim dalam membuat putusan mk yang akan dibacakan pada 22 april 2024.
baca juga:gubernur al haris gelar halal bihalal dengan ratusan pegawai pemprov jambi
baca juga:5 cara menghilangkan rasa malas yang paling ampuh 
fahri mencontohkan salah satu dalil yang dimaksud, yakni mengenai penunjukan penjabat kepala daerah sebagai cawe-cawe atau penyalahgunaan kekuasaan presiden joko widodo, sebagai upaya mendongkrak suara prabowo-gibran.
namun, dalil tersebut terbantahkan secara faktual oleh penjelasan ahli dari tim pembela prabowo-gibran yang mengungkapkan dari 24 penjabat yang ditunjuk, sebanyak 23 penjabat merupakan penjabat aceh. "tetapi faktanya, pak prabowo kalah di aceh," ungkapnya.
dengan begitu, menurut fahri, tidak ada satu pun bukti dari seluruh dalil yang disampaikan para pemohon pada sidang phpu pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang mampu membangun suatu konstruksi kausalitas atau irisan yang berkaitan dengan peristiwa yang didalilkan dengan apa yang dimohonkan.
"sama sekali tidak compatible dengan yang telah diungkapkan di persidangan," tutur fahri.
baca juga:surya paloh berikan restu kepada anies jika ingin maju pilkada jakarta lagi 
baca juga:bawaslu akan serahkan nota kesimpulan ke mk hari ini
oleh karenanya, pihaknya meminta mk agar menolak seluruh permohonan dari tim ganjar-mahfud maupun tim anies-muhaimin karena tidak sesuai dengan kompetensi mk yang tidak berwenang untuk mengadili berbagai hal yang diajukan oleh para pemohon karena di luar dari ketentuan yang ada.
kendati demikian, jika memang dalil tersebut dinilai sejalan dengan hukum acara maka tim pembela prabowo-gibran dalam kesimpulan meminta mk menolak seluruh permohonan pemohon, menetapkan atau mengesahkan keputusan komisi pemilihan umum (kpu) nomor 360 tentang pengesahan hasil pilpres dan pileg di seluruh indonesia, serta menetapkan perolehan suara yang benar sesuai hasil kpu. 
sementara, ketua tim hukum timnas anies baswedan-muhaimin iskandar (amin), ari yusuf amir, mengatakan pihaknya melihat kesungguhan mahkamah konstitusi dalam memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilpres 2024 selama proses persidangan.
kesungguhan mk tersebut menjawab keraguan beberapa pihak pada awal persidangan, yang sempat menilai mk hanya melihat hasil atau kuantitatif dari pemilu 2024, bukan proses atau substansi pemilu 2024.
baca juga:menko airlangga sebut perekonomian indonesia aman di tengah eskalasi konflik iran-israel 
baca juga:ingin segera menggelar konser, d.o exo ungkap tak sabar bertemu penggemar indonesia
"dalam proses persidangan kawan-kawan telah menyaksikan hakim menggali substansi dan kualitas pemilu. jadi, tidak sama sekali membahas tentang angka-angka," kata ari saat ditemui di gedung mk, jakarta, selasa.
maka dari itu, ari mengatakan harapan timnas amin kepada mk sudah terlaksana dengan baik dan pihaknya sudah sangat puas dengan proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pemilihan presiden (pilpres) 2024.
"saat ini tinggal di ujungnya ya, sama-sama kita menunggu hasilnya," ucapnya.
ari optimistis seluruh permohonan timnas amin dalam perkara phpu pilpres 2024 akan dikabulkan oleh mk dan berharap semua majelis hakim mk diberikan keteguhan hati, keberanian, serta ketegasan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya pada sidang putusan yang akan digelar pada 22 april 2024.
baca juga:siap-siap! playstation 5 pro siap dirilis sebentar lagi, punya performa 3x lipat lebih baik
baca juga:pj walikota jambi sidak kehadiran pegawai usai cuti bersama, ini hasilnya
apalagi, semua fakta beserta bukti gugatan timnas amin telah dipaparkan di proses persidangan.
selain itu, ari menyebutkan pihaknya juga telah menyampaikan kesimpulan sidang yang meliputi rangkuman dari seluruh proses persidangan.
tidak hanya bukti, timnas amin juga telah menghadirkan banyak saksi yang meyakinkan serta ahli dengan sangat baik telah menjelaskan berbagai proses permohonan, baik ahli keuangan negara, ahli tata negara, ahli survei, ahli teknologi informasi, dan ahli administrasi negara.
"semuanya telah menjelaskan secara jelas dan profesional bahwa peristiwa yang kami dalilkan sangat bisa dipertanggungjawabkan untuk betul-betul menjadi bahan pertimbangan," ujar ari menambahkan.
baca juga:bayi perempuan yang diadopsi raffi ahmad dan nagita slavina diduga dari palestina
baca juga:resep ayam goreng kari ala chef devina, dijamin gurih dan lezat
dalam gugatannya, timnas amin mengajukan beberapa tuntutan dalam petitum, antara lain meminta mk menyatakan batal berlakunya keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024.
timnas amin juga meminta mk menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut dua atas nama gibran rakabuming raka sebagai peserta pilpres 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pilpres 2024.
tuntutan berikutnya, yakni menyatakan batal atas keputusan kpu nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pilpres bertanggal 13 november 2023 dan keputusan kpu nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pilpres yang bertanggal 14 november 2023. (antara)