Al Haris Sebut Pemda Butuh Pembinaan KPK

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Rizal Zebua |

Selasa , 23 Apr 2024 - 19:25

Peserta Rakor Sinergi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Daerah se-Provinsi Jambi-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

"Kita berkerja harus mengetahui aturan dan sistem yang benar dalam mempergunakan uang negara dengan sebaik-baiknya dijalur yang benar dan aturan yang benar, tidak merugikan negara," jelasnya.

"Kita telah membedah per OPD, saat ini sudah ada mengarah kebaikan, selain itu juga masih ada kekurangan, itulah yang akan kita baikkan. Masih ada temuan yang harus kita rubah pola kerjanya, inilah pentingnya pembinaan dari KPK ini. Kita harus satu visi misi dari atas sampai ke bawah, bahwa uang negara sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I Edi Suryanto mengatakan, dalam pemberantasan korupsi terdapat strategi dengan tiga pendekatan.

Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman akan bahaya korupsi, sehingga diharapkan masyarakat tidak ingin melakukan korupsi atau terlibat di dalamnya.

Kedua adalah pendekatan pencegahan dimana bertujuan untuk memperbaiki sistem, sehingga diharapkan menutup peluang dan kesempatan bagi orang melakukan tindak pidana korupsi.

“Ketiga, pendekatan penindakan yakni penegakkan hukum yang tegas tapi tetap akuntabel, profesional, dan menjunjung hak asasi manusia,” katanya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H. Sudirman, Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Agus Heriyanto, para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, para Kepala Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi serta tamu undangan lainnya. (enn/zen)

al haris sebut pemda butuh pembinaan kpk                             jambi - gubernur jambi dr h al haris, s sos, mh menyampaikan, pemprov jambi dan pemkab/pemkot butuh pembinaan dari komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri.
supaya jangan salah dalam pengambilan keputusan. daerah akan lebih mengedepankan pembinaan, seperti sosialisasi bagi opd dalam pengelolaan keuangan, agar terhindar dari tindak pidana korupsi.
hal tersebut disampaikan gubernur saat pembukaan rapat koordinasi sinergi dan penguatan pemberantasan korupsi kepada kepala daerah se-provinsi jambi bersama komisi pemberantasan korupsi (kpk) republik indonesia, di swiss-belhotel jambi, selasa 23 april 2024 kemarin.
hadir sebagai pembicara pimpinan kpk ri yang diwakili oleh direktur koordinasi dan supervisi kpk ri wilayah i, edi suryanto dan kepala satuan tugas (kasatgas) direktorat korsup wilayah iv kpk, harun hidayat sekaligus tanyajawab bersama bupati/walikota se-provinsi jambi.
baca juga:pernah menjabat, boleh mendaftar lagi rekrutmen ppk dan pps untuk pilkada bungo 
baca juga:ini 5 cara sederhana meredakan kram perut saat menstruasi
"pemerintah provinsi jambi dan pemerintah kabupaten/kota se-provinsi jambi sangat mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi sinergi dan penguatan pemberantasan korupsi kepada kepala daerah se-provinsi jambi yang diselenggarakan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) republik indonesia ini. rapat koordinasi ini sebagai upaya berkelanjutan dari upaya-upaya yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan sinergi kpk bersama pemerintah daerah dan seluruh instansi dan pihak terkait, merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih," ujar al haris.
dia mengatakan, pemprov jambi terus mendukung upaya-upaya kpk dalam pemberantasan korupsi. 
"kita bersama mendukung upaya yang dilakukan kpk dalam memberantas korupsi. dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi jambi dalam pemberantasan korupsi, dan dengan supervisi kpk, ada berbagai progres (kemajuan) dalam pemberantasan korupsi," katanya.
pada kesempatan tersebut, al haris mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan semua pihak yang hadir untuk terus bersinergi, bekerjasama dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan selalu menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan. 
baca juga:warga muaro jambi diimbau tetap waspada status siaga darurat bencana dicabut
baca juga:tpu berkah bisa tampung 7000 makam pemkab tanjabbar berikan gratis untuk masyarakat
"seluruh jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan semua pihak yang hadir untuk terus bersinergi, bekerjasama dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan selalu menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan," imbau al haris.
al haris menjelaskan, pembinaan dari kpk ini sangat penting bagi seluruh opd yang ada di provinsi jambi, agar semua berkerja mengetahui aturan dan sistem yang benar. 
"kita berkerja harus mengetahui aturan dan sistem yang benar dalam mempergunakan uang negara dengan sebaik-baiknya dijalur yang benar dan aturan yang benar, tidak merugikan negara," jelasnya. 
"kita telah membedah per opd, saat ini sudah ada mengarah kebaikan, selain itu juga masih ada kekurangan, itulah yang akan kita baikkan. masih ada temuan yang harus kita rubah pola kerjanya, inilah pentingnya pembinaan dari kpk ini. kita harus satu visi misi dari atas sampai ke bawah, bahwa uang negara sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara," pungkasnya.
baca juga:jadi tidak bisa berenang, ini karakter one piece yang memakan buah iblis secara tak sengaja
baca juga:pj bupati bachyuni hadiri rakor sinergi dan penguatan pemberantasan korupsi bersama kpk ri
sementara itu, direktur koordinasi dan supervisi kpk ri wilayah i edi suryanto mengatakan, dalam pemberantasan korupsi terdapat strategi dengan tiga pendekatan. 
pertama, pendekatan pendidikan masyarakat. pendekatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman akan bahaya korupsi, sehingga diharapkan masyarakat tidak ingin melakukan korupsi atau terlibat di dalamnya.
kedua adalah pendekatan pencegahan dimana bertujuan untuk memperbaiki sistem, sehingga diharapkan menutup peluang dan kesempatan bagi orang melakukan tindak pidana korupsi. 
“ketiga, pendekatan penindakan yakni penegakkan hukum yang tegas tapi tetap akuntabel, profesional, dan menjunjung hak asasi manusia,” katanya.
baca juga:ini jadwal pendaftaran anggota ppk dan pps di kabupaten bungo 
baca juga:tiktoker galih loss ditangkap polisi terkait dugaan penistaan agama
kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur forkopimda provinsi jambi, para bupati dan wali kota se-provinsi jambi, sekretaris daerah provinsi jambi, h. sudirman, kepala inspektorat provinsi jambi agus heriyanto, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-provinsi jambi, para kepala perangkat daerah terkait lingkup pemerintah provinsi jambi dan pemerintah kabupaten/kota se-provinsi jambi serta tamu undangan lainnya. (enn/zen)