JAMBI – Wilayah Timur Provinsi Jambi saat ini, lebih dulu mengalami musim penghujan. Ketimbang wilayah Barat di Provinsi Jambi.
Bahkan, sudah hampir seminggu, di wilayah Barat Provinsi Jambi tak kunjung terkena hujan.
Andre Eko Rinjani, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD BPBD Provinsi Jambi juga membenarkan pernyataan tersebut.
“Kita mempunyai dua daerah, wilayah Barat dan Timur. Memang di wilayah Timur lebih dulu turun hujan daripada di Barat,” ujar Andre ketika diwawancarai.
BACA JUGA:Jadi Amanah dan Tantangan Baru Usai Kenaikan Pangkat Dandim 0415/Jambi
BACA JUGA:Tercatat 84.515 Pengguna Pertalite Pendaftar Subsidi Tepat di Jambi Gunakan QR Code
Wilayah Barat yang hingga kini tak kunjung turun hujan, masih sangat beresiko untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan, akibat musim kemarau yang melanda wilayah tersebut.
“Di wilayah Barat, sudah lima atau enam hari belum juga turun hujan, yang beresiko terjadinya kebakaran lahan,” lanjutnya.
Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih mengutus anggota personel Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Barat.
“Maka dari itu, kami masih menempatkan personel-personel kami di wilayah tersebut, untuk memantau keadaan hutan dan lahan,” tambahnya.
BACA JUGA:Pj Bupati Sarolangun Sebut Media Mitra Strategis Pemerintah
BACA JUGA:Seleksi PPPK Kerinci Dimulai, Selain Guru, Ada Formasi Taatan SMA
Terdapat 11 posko yang ditempatkan pada wilayah Barat. Dua orang TNI, dua orang Polri, dua orang BPBD. Total ada enam orang di setiap pos.
Sementara itu, untuk data terakhir per 30 September 2024, BPBD Provinsi Jambi Mencatat sebanyak 1,063,75 hektar lahan terbakar.
Sementara sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara mengatakan, Pemprov Jambi meminta penambahan anggaran Rp900 juta untuk penanganan Karhutla.
Dia berharap, di tahun-tahun kedepannya Karhutla berkurang.
BACA JUGA:Pj Bupati Varial Adhi Didampingi Kepala OPD, Mengikuti Evaluasi Kinerja Pejabat Kepada Daerah
BACA JUGA:Lelang Jabatan Sekda Sarolangun Segera Dibuka
Namun, memang harus dikawal seutuhnya, jangan hanya simbolis saja.
Apalagi, katanya, perusahaan-perusahaan nasional yang ada di Provinsi Jambi, memanfaatkan momentum sengaja untuk membakar Lahan mereka agar lebih cepat dan efisien bagi perusahaan.
"Kita paham sekali modus-modus dengan sengaja membakar lahan ratusan hektar, tetapi berlindung dibalik Karhutla,” sebutnya.
“Maka yang benar-benar harus diproses adalah perusahaan yang memanfaatkan momentum, bukan masyarakat yang hanya mencari sesuap nasi untuk kehidupan keluarga," ujarnya.
BACA JUGA:Fee Sewa Seret Pemilik Hotel Golden Harvest Jadi Saksi Perkara Korupsi Dana Hibah KONI Sungai Penuh
BACA JUGA:Penghitungan Fisik Tanpa Tim Tidak Sah
Dia mengatakan, Pemprov Jambi juga harus mengedukasi masyarakat, jangan hanya solusi reaktif.
Berikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak yang diakibatkan jika terjadi Karhutla, dan menyelenggarakan pertemuan bersama perangkat desa dan masyarakat, guna memberikan pemahaman terhadap risiko terjadinya Karhutla.
Serta, menjelaskan tata cara pembukaan lahan, di antaranya tidak dengan cara membakar hutan dengan sengaja.
"Bersikap tegas kepada oknum yang tidak mematuhi larangan membakar hutan dan lahan, seperti melakukan tindakan penangkapan dan pemberian sanksi tegas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” jelasnya.
“Mengingat Karhutla sering terjadi berulang, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tidak pandang bulu, untuk menekan terjadinya Karhutla di wilayah Jambi," tutupnya.(mg06/zen)