6 Camat 1 Lurah Dilaporkan, Soal Pelanggaran Netralitas Dalam Tahapan Pilkada 2024

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Kamis , 22 Aug 2024 - 19:49

NETRALITAS: Pj Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih saat memimpin apel dan menekankan pentingnya netarlitas ASN.-DOK-Jambi Independent

JAMBI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi, melaporkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Jambi, yang diduga melanggar netralitas dalam tahapan Pilkada Serentak 2024.

Di antara yang dilaporkan, terdapat 6 camat dan 1 lurah, yang kini kasusnya telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti.

Ari Juniarman, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, mengungkapkan bahwa, dugaan pelanggaran ini didasarkan pada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan ASN dalam mendekatkan diri dan berpartisipasi dengan partai politik.

"Ada ASN yang kami anggap telah mendekatkan diri dengan partai politik dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan parpol. Dugaan pelanggaran ini sudah memenuhi unsur dan kami telah meneruskannya ke KASN untuk penjatuhan sanksi," ujar Ari, Rabu (21 Agustus 2024).

Sementara itu, Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Liana Andriani saat dikonfirmasi mengatakan, jika saat ini Pemkot Jambi juga tengah melakukan pemeriksaan internal.

"Dalam proses (pemeriksaan internal, red)," kata Liana.

Dia menambahkan, jika ternyata dalam proses pemeriksaan itu nantinya terbukti bersalah, Pemkot Jambi akan memberikan sanksi.

"Sanksi diberikan sesuai aturan dan peraturan," pungkasnya.

Sebelumnya, soal netralitas ASN pada gelaran Pildaka 2024 kembali ditegaskan oleh Sekda Kota Jambi, A Ridwan beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, kepada aparaturnya mulai dari Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, serta seluruh ASN.

6 camat 1 lurah dilaporkan, soal pelanggaran netralitas dalam tahapan pilkada 2024                            jambi - badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi jambi, melaporkan sejumlah aparatur sipil negara (asn) di kota jambi, yang diduga melanggar netralitas dalam tahapan pilkada serentak 2024.
di antara yang dilaporkan, terdapat 6 camat dan 1 lurah, yang kini kasusnya telah diteruskan ke komisi aparatur sipil negara (kasn) untuk ditindaklanjuti.
ari juniarman, komisioner bawaslu provinsi jambi, mengungkapkan bahwa, dugaan pelanggaran ini didasarkan pada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan asn dalam mendekatkan diri dan berpartisipasi dengan partai politik.
"ada asn yang kami anggap telah mendekatkan diri dengan partai politik dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan parpol. dugaan pelanggaran ini sudah memenuhi unsur dan kami telah meneruskannya ke kasn untuk penjatuhan sanksi," ujar ari, rabu (21 agustus 2024).
baca juga:tausiyah jumat, ketika sah ceritakan keutamaan sadaqah jumat
baca juga:air baku pdam mulai terganggu, kondisi sungai bungkal kering
sementara itu, kepala bkpsdmd kota jambi, liana andriani saat dikonfirmasi mengatakan, jika saat ini pemkot jambi juga tengah melakukan pemeriksaan internal.
"dalam proses (pemeriksaan internal, red)," kata liana.
dia menambahkan, jika ternyata dalam proses pemeriksaan itu nantinya terbukti bersalah, pemkot jambi akan memberikan sanksi.
"sanksi diberikan sesuai aturan dan peraturan," pungkasnya.
baca juga:mantap! pertamina patra niaga tersertifikasi internasional distribusi saf
baca juga:massa dorong-dorongan dengan polisi, gerudug gedung dpr ri
sebelumnya, soal netralitas asn pada gelaran pildaka 2024 kembali ditegaskan oleh sekda kota jambi, a ridwan beberapa waktu lalu.
ia menegaskan, kepada aparaturnya mulai dari kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta seluruh asn.
sekda kota jambi, a ridwan mengungkapkan, pada saat tahapan pilpres dan pileg lalu sudah diimbau dan dikeluarkan intruksi kepada asn untuk menjaga netralitas.
“pada pileg pilpres itu sudah ada imbauan terkait netralitas. itu sudah jelas,” kata ridwan.
baca juga:mendes pptk abdul halim ngaku tak terima dana setelah diperiksa kpk
baca juga:al haris harap harganas jadi momentum wujudkan keluarga berkualitas 
ia mengaku, masih ada pejabat pemkot jambi yang masih terlibat dan ikut serta dalam kegiatan bakal calon kepala daerah.
“karena itu belum tahapan, kita ingatkan. kita berikan surat peringatan pertama dan disebutkan dalilnya ada sanksi tegas,” ungkap ridwan, beberapa waktu lalu seusai mengikuti kegiatan.
“itu yang ditunggu bawaslu. kalau sudah masuk tahapan maka lebih bahaya lagi,” tambah sekda.
diketahui pj wali kota jambi sudah menerbitkan instruksi wali kota jambi nomor : hkm.05/o1/ins/i/hku/2024, tanggal 24 januari 2024, tentang netralitas aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota jambi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
baca juga:simak! ini dia cara cek wifi rumah yang diam - diam di pakai oleh orang lain
baca juga:gejala mpox di afrika dan indonesia beda, begini penjelasan dokter
hal itu dilakukan juga dalam rangka menindaklanjuti arahan pemerintah pusat sebagaimana diamanatkan dalam keputusan bersama menteri pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, kepala badan kepegawaian negara, ketua komisi aparatur sipil negara, dan ketua badan pengawas pemillhan umum nomor : 2 tahun 2022, nomor : 800-5474 tahun 2022, nomor : 246 tahun 2022, nomor : 30 tahun 2022, dan nomor : 1447.1/pm.01/k.1/09/2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
serta surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor : 01 tahun 2023 tanggal 3 januari 2023 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai pemerintah non pegawai negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan.
instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah/unit kerja di lingkungan pemerintah kota jambi itu, sejatinya menekankan beberapa hal penting yang harus dipatuhi oleh asn dan non-asn, di antaranya penghindaran keterlibatan dalam politik praktis.
"pegawai dilarang memberikan dukungan atau terlibat dalam kegiatan kampanye untuk calon anggota legislatif, calon presiden/wakil presiden, dan calon kepala daerah/wakil kepala daerah," katanya.
baca juga:pansus haji akan temui pemerintah arab saudi
baca juga:vaksin mpox hanya di berikan kepada kelompok tertentu
"mereka juga tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas jabatan dalam kegiatan kampanye atau melakukan tindakan yang dapat merugikan salah satu pasangan calon," pungkasnya.(zen)