24% Anak di Indonesia Jadi Korban Kekerasan Digital: Regulasi Berbunyi, namun Perlindungan Masih Sunyi

Reporter: Surya Elviza |

Editor: Surya Elviza |

Kamis , 03 Jul 2025 - 10:10

Anak anak sedang bermain handphone. Saat ini 24 persen anak Indonesia mengalami kekerasan digital -Foto : ilustrasi-Jambi Independent

Pelatihan Konsisten untuk Orang Tua dan Guru

Orang tua dan guru harus menjadi garda terdepan dalam mendampingi anak di dunia maya. Oleh karena itu, pelatihan yang berkesinambungan perlu diadakan oleh pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan dan lembaga perlindungan anak. Materi pelatihan mencakup cara mengenali risiko daring, mencegah anak terpapar konten berbahaya, dan langkah tanggap saat anak menjadi korban.

Layanan Pengaduan yang Mudah Diakses Anak

Saluran seperti LAPOR!, hotline KPAI, dan kanal aduan Kominfo harus lebih ramah anak dan mudah ditemukan, mudah digunakan, dan aman. Misalnya, dengan menghadirkan chatbot yang komunikatif, aplikasi ringan, atau tombol pelaporan langsung di platform yang digunakan anak sehari-hari.

Penegakan Hukum dan Pembentukan Tim Penanganan Khusus

Regulasi perlindungan anak di dunia digital perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, dibutuhkan tim khusus lintas Lembaga melibatkan Kominfo, KPAI, Bareskrim, hingga Kementerian PPPA untuk menangani kasus kekerasan digital anak secara cepat dan tuntas.

Penutup: Kekerasan jangan dianggap biasa, Meski Terjadi di Dunia Maya

Apakah negara benar-benar hadir melindungi anak, atau sekadar muncul dalam bentuk aturan tertulis dan kampanye digital yang bersifat simbolis? Bagi anak-anak masa kini, dunia digital sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan nyata. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap mereka tak cukup sekadar tercantum dalam dokumen kebijakan, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata yang benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari. (*)

24% anak di indonesia jadi korban kekerasan digital: regulasi berbunyi, namun perlindungan masih sunyi                            penulis :
lilis suryani,  winda mailina, nurvita yuanawati 
 
jambi,jambikoran.com - seiring dengan semakin meluasnya akses internet di kalangan anak-anak indonesia, potensi ancaman kekerasan digital pun turut meningkat. 
berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi digital yang dilakukan oleh kementerian komunikasi dan informatika bersama unicef pada tahun 2023, tercatat sebanyak 24% anak indonesia atau 1 dari 4 anak pernah mengalami bentuk kekerasan digital. 
bentuk kekerasan ini berupa perundungan siber ( ejekan, penghinaan, ancaman, atau penyebaran aib melalui media sosial), pelecehan seksual daring ( menerima pesan, gambar dan ajakan berbau seksual dari orang asing maupun kenalan), maupun eksploitasi seksual dimana anak diminta mengirim foto/video atau melakukan tindakan seksual dan direkam dan digunakan untuk pemerasan. 
salah satu penyebab utama tingginya risiko kekerasan digital pada anak adalah rendahnya pemahaman mereka terhadap penggunaan teknologi secara aman, ditambah dengan kurangnya pendampingan dari orang tua maupun pendidik.
baca juga:5 olahraga aman dan bermanfaat untuk ibu hamil, jangan lewatkan senam kegel
baca juga:agus kurnia mulai jalani pemeriksaan, kasus pembunuhan wanita di sebuah kios pupuk 
 anak juga sering dibiarkan mengakses internet secara bebas tanpa batasan waktu maupun konten. di sisi lain, banyak platform digital belum dilengkapi fitur perlindungan yang ramah anak. 
akibatnya, anak bisa mengalami tekanan emosional yang mendalam, seperti kecemasan atau trauma, menjauh dari lingkungan sosial, mengalami kesulitan belajar, hingga mengeluhkan gangguan fisik, seperti susah tidur atau sakit kepala.
“dunia digital memang membuka banyak peluang bagi anak, namun juga menciptakan ruang yang rawan terhadap berbagai bentuk kerentanan,” ungkap retno listyarti, komisioner komnas perlindungan anak. ironisnya, meskipun risiko tersebut semakin terlihat nyata, upaya perlindungan yang dilakukan hingga kini masih belum maksimal.
bentuk kekerasan yang tak selalu terlihat
kekerasan digital memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan kekerasan fisik pada umumnya. tindakannya dapat berlangsung kapan saja, tanpa batas ruang, dan sering kali berlangsung tanpa disaksikan langsung oleh orang lain.
 anak-anak bisa menjadi korban intimidasi melalui pesan langsung, dimanipulasi untuk memberikan data pribadi, bahkan dijadikan target oleh pelaku kekerasan seksual di dunia maya.
laporan ecpat indonesia tahun 2022 mengungkapkan bahwa kasus eksploitasi seksual anak secara daring  mengalami peningkatan hampir dua kali lipat sejak masa pandemi. kenaikan ini berkaitan erat dengan bertambahnya durasi anak mengakses layar serta lemahnya pengawasan dari orang dewasa. sayangnya, masih minimnya pemahaman dan literasi digital menyebabkan banyak kasus tersebut tidak pernah dilaporkan.
baca juga:sejumlah truk angkutan batu bara sempat dikandangi
baca juga:bupati hurmin resmikan sistem penerimaan murid baru 
ketika regulasi hanya terdengar di forum, bukan di lapangan
secara normatif, indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang dapat dijadikan landasan untuk melindungi anak di dunia digital. beberapa di antaranya adalah undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ite), serta peraturan menteri kominfo nomor 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi. meskipun regulasi tersebut mencakup aspek penting perlindungan digital, pelaksanaannya di lapangan masih menemui banyak kendala. 
“kerangka hukum yang ada belum mampu mengikuti dinamika dunia digital yang terus berkembang pesat. penanganan kasus masih lamban, aparat penegak hukum belum memiliki pelatihan yang memadai, dan sistem pelaporan belum dirancang secara ramah anak,” jelas irna nurlina, peneliti keamanan digital dari uin jakarta. ia juga menambahkan bahwa dalam banyak kejadian, pelaku kekerasan digital tidak dikenai hukuman yang setimpal, sementara korban sering kali tidak mendapatkan dukungan psikososial yang memadai.
keluarga dan sekolah: pilar yang masih rapuh
banyak keluarga masih belum menyadari bahwa membiarkan anak menggunakan gadget tanpa bimbingan serupa dengan melepas mereka menjelajah dunia tanpa arah atau panduan. berdasarkan studi yang dilakukan puskapa ui pada tahun 2023, hanya 31% orang tua yang secara konsisten mendampingi anak saat beraktivitas di dunia maya, sementara hanya 12% sekolah yang telah menerapkan program literasi digital secara sistematis. tanpa adanya lingkungan yang mendukung, anak-anak terpaksa menghadapi kekerasan digital seorang diri. banyak dari mereka tidak tahu ke mana harus melapor, khawatir akan disalahkan, dan pada akhirnya memilih untuk tetap diam.
solusi: literasi digital dan sistem perlindungan terpadu
perlindungan anak di dunia digital harus menjadi agenda bersama lintas sektor. beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:
literasi digital sebagai bagian kurikulum dasar
pendidikan literasi digital perlu dimasukkan ke dalam kurikulum dari fase fondasi. anak-anak harus dibekali pengetahuan tentang keamanan online, etika saat menggunakan media digital, serta bagaimana cara melapor jika mengalami kekerasan digital. penyampaiannya pun harus sesuai usia misalnya melalui cerita, permainan edukatif, atau simulasi yang menarik.
baca juga:dprd tanjab timur gelar rapat paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi
baca juga:agus kurnia mulai jalani pemeriksaan, kasus pembunuhan wanita di sebuah kios pupuk 
pelatihan konsisten untuk orang tua dan guru
orang tua dan guru harus menjadi garda terdepan dalam mendampingi anak di dunia maya. oleh karena itu, pelatihan yang berkesinambungan perlu diadakan oleh pemerintah daerah bersama dinas pendidikan dan lembaga perlindungan anak. materi pelatihan mencakup cara mengenali risiko daring, mencegah anak terpapar konten berbahaya, dan langkah tanggap saat anak menjadi korban.
layanan pengaduan yang mudah diakses anak
saluran seperti lapor!, hotline kpai, dan kanal aduan kominfo harus lebih ramah anak dan mudah ditemukan, mudah digunakan, dan aman. misalnya, dengan menghadirkan chatbot yang komunikatif, aplikasi ringan, atau tombol pelaporan langsung di platform yang digunakan anak sehari-hari.
penegakan hukum dan pembentukan tim penanganan khusus
regulasi perlindungan anak di dunia digital perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. selain itu, dibutuhkan tim khusus lintas lembaga melibatkan kominfo, kpai, bareskrim, hingga kementerian pppa untuk menangani kasus kekerasan digital anak secara cepat dan tuntas.
penutup: kekerasan jangan dianggap biasa, meski terjadi di dunia maya
apakah negara benar-benar hadir melindungi anak, atau sekadar muncul dalam bentuk aturan tertulis dan kampanye digital yang bersifat simbolis? bagi anak-anak masa kini, dunia digital sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan nyata. oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap mereka tak cukup sekadar tercantum dalam dokumen kebijakan, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata yang benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari. (*)