Waka DPR RI Sebut Opsi Pembentukan Pansus Haji

JAKARTA - Wakil Ketua (Waka) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa hasil evaluasi pengawasan haji 2025 yang telah dirangkum dalam executive summary akan segera dibawa ke Rapat Paripurna, dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) bisa jadi opsi lanjutan.

Menurut dia, laporan Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 tersebut berpotensi dilanjutkan ke tahapan pembentukan Pansus apabila dinilai perlu pendalaman lebih lanjut.

BACA JUGA:Polsek Maro Sebo Ilir Salurkan Bibit Jagung, Dukung Ketahanan Pangan di Desa Terusan

"Kita perlu telusuri penyebab berbagai persoalan haji yang terjadi, apakah cukup melalui perbaikan teknis, regulasi, atau memang butuh pendalaman lebih jauh," kata Cucun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Sesuai mekanisme di DPR RI, menurut dia, laporan Timwas Haji akan terlebih dahulu dibawa ke Rapat Pimpinan DPR RI sebelum dipresentasikan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dari situ, laporan pengawasan haji tersebut akan ditetapkan sebagai dokumen negara.

“Kalau memang kesimpulan dari rapat nanti menyatakan perlu dilanjutkan lewat mekanisme Pansus, maka kita akan bentuk Pansus Haji. Seperti sebelumnya pernah lewat Panja Komisi VIII, sekarang kita terbuka terhadap opsi pembentukan Pansus,” kata Ketua Timwas Haji 2025 DPR RI itu.

Dia menegaskan bahwa hasil pengawasan Timwas akan menjadi pijakan penting dalam menyiapkan pelaksanaan haji tahun-tahun mendatang, khususnya menjelang peralihan wewenang penyelenggaraan haji yang akan dijalankan oleh lembaga baru.

Berdasarkan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang telah disahkan, mulai tahun 2026 pelaksanaan ibadah haji akan berada di bawah kewenangan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

“Evaluasi ini akan menjadi dasar penting, apalagi tahun depan hajinya akan diselenggarakan oleh badan baru. Kita harus pastikan sistemnya kuat dan tak mengulang persoalan klasik,” kata dia.

Dia pun berkomitmen untuk terus mengawal transformasi tata kelola haji agar lebih efisien, transparan, dan berpihak kepada jemaah. (*)