Menko Yusril Pastikan Tuntutan Rakyat 17+8 Akan Ditindaklanjuti Pemerintah

Reporter: Finarman |

Editor: Finarman |

Kamis , 04 Sep 2025 - 15:00

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.-ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas RI -

“Penegakan hukum yang adil juga berarti bisa menindak aparat jika mereka melampaui kewenangan,” kata Yusril.

Dalam rangka memastikan tegaknya keadilan dan perlindungan HAM, Kemenko Kumham Imipas telah melakukan koordinasi dengan semua aparat penegak hukum.

Menteri HAM Natalius Pigai, menurut Yusril, telah membentuk tim pemantau untuk mengawasi pelaksanaan tugas aparat dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang bagi Komnas HAM untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menerima laporan masyarakat jika ditemukan dugaan pelanggaran oleh aparat selama aksi berlangsung.

Yusril juga mengakui bahwa gelombang demonstrasi di Indonesia mendapat perhatian dari komunitas internasional, termasuk dari Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin hak warga negaranya untuk menyuarakan pendapat secara damai.

“Yang ditindak adalah mereka yang melanggar hukum. Sementara rakyat, termasuk mahasiswa yang menyampaikan pendapat secara damai, tetap dilindungi hak-haknya,” pungkasnya. (*)

menko yusril pastikan tuntutan rakyat 17+8 akan ditindaklanjuti pemerintah                            jakarta - menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi, dan pemasyarakatan (menko kumham imipas), yusril ihza mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui 17+8 tuntutan rakyat.
ia memastikan seluruh tuntutan tersebut akan direspons secara positif.
“pemerintah yang dipilih oleh rakyat tentu berkewajiban mendengar dan menanggapi tuntutan rakyatnya. tidak mungkin pemerintah menutup mata,” ujar yusril saat dikonfirmasi di jakarta, kamis (4/9).
tuntutan rakyat tersebut muncul dari aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah, termasuk ibu kota, hingga akhir agustus 2025.
baca juga:modus kirim narkoba pakai paket makanan, polres bungo bekuk pengedar ekstasi
baca juga:jadi irup harlah kejaksaan, erik meza nusantara sampaikan amanat jaksa agung
yusril menegaskan, pemerintah akan memfokuskan respons pada penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (ham).
yusril menyampaikan bahwa sesuai arahan presiden prabowo subianto, aparat penegak hukum diminta untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran hukum.
namun, ia menekankan bahwa penindakan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tetap menjamin perlindungan ham.
“demonstrasi adalah hak rakyat. tidak boleh diganggu oleh siapa pun. tapi bagi mereka yang melakukan tindak pidana seperti perusakan, pembakaran, penjarahan, atau penghasutan, hukum harus ditegakkan,” tegasnya.
baca juga:harga emas antam tembus rekor baru tertinggi, capai rp2,044 juta per gram
baca juga:prof. arskal salim dorong uin sts jambi menuju world class university
bagi pihak yang diperiksa atas dugaan pelanggaran, yusril menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah, hak atas pendampingan hukum, dan perlakuan yang adil sesuai prosedur hukum acara.
apabila aparat penegak hukum justru melanggar prinsip-prinsip tersebut, maka mereka juga akan dikenai tindakan hukum.
“penegakan hukum yang adil juga berarti bisa menindak aparat jika mereka melampaui kewenangan,” kata yusril.
dalam rangka memastikan tegaknya keadilan dan perlindungan ham, kemenko kumham imipas telah melakukan koordinasi dengan semua aparat penegak hukum.
baca juga:bikin bangga! nila sari, mahasiswi unja, wakili jambi di ajang duta persada nusantara 2025
baca juga:bareskrim mabes polri tangkap pasangan suami istri penghasut aksi geruduk rumah ahmad sahroni
menteri ham natalius pigai, menurut yusril, telah membentuk tim pemantau untuk mengawasi pelaksanaan tugas aparat dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa.
selain itu, pemerintah juga membuka ruang bagi komnas ham untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menerima laporan masyarakat jika ditemukan dugaan pelanggaran oleh aparat selama aksi berlangsung.
yusril juga mengakui bahwa gelombang demonstrasi di indonesia mendapat perhatian dari komunitas internasional, termasuk dari kantor komisaris tinggi ham pbb di jenewa.
kendati demikian, ia menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi, indonesia menjamin hak warga negaranya untuk menyuarakan pendapat secara damai.
baca juga:hadir di beijing, prabowo dan xi jinping bahas proyek giant sea wall pantura 
baca juga:3 teknik pemulihan trauma, bantu lepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu
“yang ditindak adalah mereka yang melanggar hukum. sementara rakyat, termasuk mahasiswa yang menyampaikan pendapat secara damai, tetap dilindungi hak-haknya,” pungkasnya. (*)