Pemkot Jambi Optimalkan Validasi Data Kemiskinan Lewat Aplikasi Atasee untuk Tepatkan Program Bantuan

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melalui Dinas Sosial menyelenggarakan Bimbingan Teknis-ANTARA/HO- Melli Andani.-
JAMBIKORAN.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus memperkuat langkah dalam pengentasan kemiskinan dengan memastikan data penduduk miskin lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya ini dilakukan melalui verifikasi dan validasi data berbasis digital menggunakan Aplikasi Atasee (Atensi dan Tata Sosial) yang digagas oleh Dinas Sosial Kota Jambi.
Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan bahwa pemutakhiran data ini bertujuan untuk menjamin program penanggulangan kemiskinan berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta tepat sasaran.
Dengan begitu, manfaat bantuan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
BACA JUGA:Dietisien RSCM: Air Kelapa dan Makanan Mudah Cerna Efektif Redakan Gejala Keracunan Makanan
BACA JUGA:Seorang Wanita Tertancap Busur Saat Hendak Membeli Bakso
Aplikasi Atasee sendiri merupakan inovasi yang lahir dari program Kampung Bahagia, dengan mengintegrasikan dua sumber data utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Perlindungan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga (P3KE).
Kedua basis data ini menjadi rujukan penting dalam mengidentifikasi keluarga miskin di Kota Jambi.
Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi dilakukan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung sejak Juni hingga Agustus.
Proses ini menargetkan sebanyak 342.581 jiwa dengan melibatkan fasilitator kelurahan serta mahasiswa.
BACA JUGA:Kodim 0419/Tanjab Gelar Bakti Kesehatan dan Sosial dalam Rangka HUT TNI Ke-80
BACA JUGA:Bahaya Lampu Strobo Ilegal: Pakar ITB Ingatkan Risiko Kecelakaan, Korlantas Polri Lakukan Evaluasi
Namun, capaian verifikasi masih belum sepenuhnya memenuhi target, sehingga pemerintah mengambil langkah tambahan dengan melibatkan seluruh ketua RT.
Mereka diberikan tugas untuk melakukan verifikasi lanjutan menggunakan 80 indikator penilaian yang telah ditetapkan.
Langkah ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah didorong agar mampu menyajikan data tunggal sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan.
BACA JUGA:Luncurkan Pilot Project Program Kampung Bahagia, Walikota Maulana Harap Jadi Percontohan
BACA JUGA:Ajak Masyarakat Aktif Jaga Kebersihan, Walikota Jambi Bersih-bersih Danau Sipin
Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan berbasis digital dalam mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah.
Salah satunya adalah Program Kartu Bahagia, yang ditujukan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin di Kota Jambi.
Menurutnya, tanpa data yang akurat, program bantuan berpotensi salah sasaran dan tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Lebih lanjut, Maulana berharap kegiatan Bimtek ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan klasik terkait data penduduk miskin yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan program sosial.
BACA JUGA:Tampil Dominan, Smanel Libas SMAN 2B Kota Jambi
BACA JUGA:Mees Hilgers Bersiap Kembali Perkuat Tim Utama
Ia menambahkan, validasi data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat, sekaligus menurunkan angka kemiskinan di Kota Jambi yang saat ini tercatat sebesar 7,73 persen.
Dengan hadirnya sistem berbasis aplikasi, Pemkot Jambi optimistis pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat dapat dilakukan lebih transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.
Selain itu, keterlibatan aktif RT, mahasiswa, serta fasilitator di tingkat kelurahan diharapkan mampu memperkuat kerja sama lintas elemen dalam menciptakan basis data kemiskinan yang valid.
Pemkot Jambi menegaskan bahwa validasi data bukan hanya sekadar administrasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)