Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Korupsi Pasar Tanjung Bungur Tebo

Reporter: Surya Elviza |

Editor: Surya Elviza |

Senin , 13 Oct 2025 - 18:31

-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

hakim tolak eksepsi terdakwa korupsi pasar tanjung bungur tebo                            jambi  - majelis hakim pengadilan negeri jambi menolak eksepsi terdakwa korupsi pasar tanjung bungur kabupaten tebo.
putusan sela ini dibacakan oleh majelis hakim pada persidangan yang dilaksanakan pada senin, 13 oktober 2025. 
adapun terdakwa pada kasus korupsi ini sebanyak tujuh terdakwa. mereka adalah nurhasanah, kepala dinas perindagkop kabupaten tebo, selaku penanggung jawab program, edi sofyan yang merupakan kabid perdagangan diskoperindag, diduga ikut mengatur proses administrasi anggaran.
selanjutnya, solihin, pihak ketiga yang terlibat dalam pengaturan teknis proyek, haryadi, konsultan pengawas yang seharusnya memastikan kualitas pekerjaan sesuai kontrak, dhiya ulhaq saputra yang merupakan direktur cv karya putra bungsu (kpb), perusahaan pelaksana proyek.
baca juga:hakim tolak praperadilan nadiem makarim
baca juga:selimut danantara
berikutnya adalah harmunis yang merupakan kontraktor yang disebut sebagai peminjam bendera cv kpb untuk memenangkan tender dan paul sumarno yang merupakan konsultan perencana pembangunan pasar.
adapun lima terdakwa mengajukan eksepnsi yakni nurhasanah,solihin, haryadi, harmunis, dan paul sumarno. sedangkan edi sofyan dan dhiya tidak mengajukan eksepsi dan langsung melanjutkan persidangan.
dalam persidangan, majelis hakim secara tegas menolak eksepsi yang telah diajukan oleh mantan kadis perindagkop itu.
"menyatakan menolak eksepsi terdakwa nurhasanah, dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan persidangan,”ujar majelis hakim di persidangan.
setelah mendengar putusan dari majelis hakim, pantauan jambi independent, nurhasanah sontak lemas dan tersenyum pahit menerima keputusan itu.
mantan kadis perindagkop itu kembali ke tempat duduknya dengan kepala yang tertunduk.
selama persidangan, tampak terlihat suami dari nurhasanah yang juga senantiasa menemaninya.
tak hanya nurhasanah saja yang mengalami penolakan, terdakwa atas nama rohmad solihin juga mengalami hal yang sama.
hakim secara tegas menolak permintaan eksepsi dari terdakwa rohmad.
pada saat hakim membacakan eksepsi rohmad, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan agar eksepsi terdakwa dapat dikabulkan.
"terdakwa hanya menerima pekerjaan lapangan dan tidak menerima tanda tangan kontrak,”sebut hakim di persidangan.
 
meskipun begitu, keputusan majelis hakim sama seperti sebelumnya.
dengan tegas menolak eksepsi rahmad solihin, dan meminta agar penuntut umum dapat melanjutkan persidangan.
sebelumnya, dalam pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum tebo mengungkapkan masing masing peran terdakwa sesuai dengan jabatan mereka.
“seperti kadis perdagangan kabupaten tebo sebagai kuasa pengguna anggaran dan edi sofyan yang didakwa melakukan penggelembungan atau mark up harga dalam proses tender pada pembangunan pasar,”ujarnya.
keterlibatan tujuh terdakwa dianggap saling terkait. mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, pengawasan teknis, hingga praktik dugaan mark up yang merugikan keuangan negara.
“dari hasil perhitungan menunjukkan adanya kerugian negara sebesar rp1.061.233.105,09. kerugian itu berasal dari mark up anggaran pembangunan pasar yang melebihi harga perkiraan sendiri (hps),”ujar kasi pidsus kejari tebo tersebut.
dengan kata lain, biaya pembangunan yang dibayarkan negara jauh lebih tinggi dari kondisi riil di lapangan. praktik seperti ini membuat kualitas pembangunan pasar dipertanyakan dan mengindikasikan adanya permainan anggaran sejak tahap perencanaan.
“dari sidang hari ini (red: kemarin). dua terdakawa yakni edi sofyan dan dhiya akan melanjutkan sidang pekan depan sementara lima lainnya mengajukan eksepsi,”bebernya.
untuk itu terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana. 
majelis hakimpun memerintahkan kepada jaksa penuntut umum (jpu) untuk melanjutkan sidang dengan agenda menghadirkan saksi di persidangan mendatang. (mg06/viz)