Kolaborasi Kunci untuk Atasi Backlog Perumahan

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengungkapkan kolaborasi menjadi kunci untuk mengatasi ‘’backlog’’ perumahan di Indonesia.

"Kunci utama penanganan 'backlog' adalah kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta kepedulian sosial sektor swasta. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal juga bisa merasakan manfaat dari program perumahan di Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto di Jakarta, Jumat.

BACA JUGA:Jika Menang Pilpers 2024, Gibran Pastikan Pembangunan Papua Akan Meningkat

BACA JUGA:Gibran Kembali Berkantor Usai Beberapa Hari Cuti untuk Kampanye

Menurut Iwan, hal itu terlihat dengan adanya "backlog" kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit.

“Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 'backlog' kepemilikan rumah telah mengalami penurunan dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit. Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga,” katanya.

Kementerian PUPR terus menjalankan kebijakan serta melaksanakan strategi dalam program perumahan selama tahun 2020 – 2024. Tujuannya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk MBR.



Beberapa strategi yang dilaksanakan antara lain pertama, mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah.

Kedua, menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah.

Selanjutnya strategi ketiga adalah dengan mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.

“Kami juga mendorong inovasi bidang perumahan seperti pembangunan hunian berkelanjutan dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) dengan kolaborasi para pemangku kepentingan melalui pendanaan corporate social responsibility (CSR). Dengan demikian, MBR ke depan bisa mengembangkan unit rumah sesuai kebutuhan keluarganya namun struktur rumah yang dibangun sudah tahan gempa,” kata Iwan.
Sementara itu,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat capaian Program Sejuta Rumah Tahun 2023 mencapai 1.217.794 unit.

“Program Sejuta Rumah (PSR) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto di Jakarta, Jumat.

Pemerintah, lanjut dia, ingin masyarakat Indonesia bisa menempati hunian yang layak huni dan merasakan hasil pembangunan bidang infrastruktur dan perumahan.

Iwan mengatakan capaian yang berasal dari kontribusi Kementerian PUPR seperti Direktorat Jenderal perumahan (DJP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan (DJPI), kementerian/lembaga (K/L) lain, pemerintah daerah, pengembang rumah bersubsidi dan rumah komersial dan masyarakat tersebut meliputi 1.010.142 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 207.652 unit non MBR.

Program Sejuta Rumah merupakan program pro rakyat yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak 29 April 2015 di Jawa Tengah.



Hingga saat ini berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PUPR, capaian Program Sejuta Rumah dari tahun 2015 hingga 2022 telah mencapai angka 7.988.585 unit.

“Target capaian PSR Tahun 2023 dihitung berdasarkan capaian PSR tiga tahun ke belakang dan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV tahun 2022 lalu. Kami berharap capaiannya terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya perekonomian Indonesia,” ujar Iwan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, total capaian Program Sejuta Rumah Tahun 2023 mencapai 1.217.794 unit.

Capaian tersebut terdiri atas kontribusi Kementerian PUPR (DJP serta DJPI) sebanyak 396.943 unit, K/L lain sebanyak 45.505 unit, pemerintah daerah sebanyak 94.586 unit.

Kemudian pengembang subsidi non FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sebanyak 435.946 unit, corporate social responsibility (CSR) perumahan 7.500 unit, masyarakat 29.662 unit.

Sedangkan rumah untuk non MBR berasal dari pengembang komersial sebanyak 155.464 unit, dan masyarakat sebanyak 52.188 unit. (ant)