Pengamat Harap Pengawasan untuk Pilkada 2024 Dapat Berjalan Optimal

JAKARTA - Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengharapkan pengawasan untuk Pilkada serentak 2024 dapat berjalan optimal, terutama melalui kombinasi empat aspek pengawasan.

"Pertama, kan pengawasan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), ya, memang ranahnya Bawaslu. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan pilkada, mulai dari persiapan sampai pengumuman hasil. Nah, mereka harus memonitor pelanggaran-pelanggaran hukum, dan seterusnya," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Cecep lantas menjelaskan aspek pengawasan kedua dilakukan oleh saksi peserta Pilkada dari unsur partai maupun independen, sehingga dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi.

"Kemudian, pengawasan oleh LSM (lembaga swadaya masyarakat) sama masyarakat sipil. Masyarakat sipil kan kita punya Pemilu Watch, ya, Pilkada Watch misalnya, semua dilakukan dalam berbagai tahapan hampir semua tahapannya, (seperti) tahap pemilihan. Laporan pelanggaran langsung dimasukkan kepada penyelenggara Pilkada," ujarnya.

BACA JUGA:Sekjen PBNU Minta PKB Tak Banyak “Bermanuver”

BACA JUGA:Kepala BNN: Tingkatkan Pengawasan Peredaran Narkoba di Pulau Sumatra

Terakhir, kata dia, pengawasan oleh media massa dan masyarakat melalui media sosial juga menjadi aspek pengawasan untuk mendukung Pilkada serentak dapat berjalan optimal.

"Kombinasi dari empat pengawasan tadi harapannya itu bisa mengoptimalkan keberlangsungan dan keberhasilan Pilkada serentak," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31 Maret 2024).

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024: 

BACA JUGA:Komisi II DPR Pastikan Ikut Bertanggung Jawab Evaluasi Pemilu 2024

BACA JUGA:Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Jelang Lebaran

1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;