Jamin Belanja Pemerintah Sesuai Target APBN

Reporter: Antara |

Editor: Rizal Zebua |

Selasa , 06 Aug 2024 - 20:19

Febrio Kacaribu-ANTARA-Jambi Independent

JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjamin kinerja konsumsi pemerintah tetap sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meski mengalami perlambatan pada kuartal II-2024.

“Sebenarnya untuk keseluruhan sepanjang tahun itu sesuai dengan belanja yang direncanakan dalam APBN,” kata Febrio saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa.

Konsumsi pemerintah pada kuartal II-2024 tercatat tumbuh 1,42 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berkontribusi 7,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kinerja itu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I yang tercatat mencapai 19,9 persen (yoy).

BACA JUGA:Pipa Pipih

Menurut Febrio, perlambatan itu disebabkan pergeseran sejumlah pos belanja yang berbeda dengan tahun 2023. Misalnya, belanja pegawai untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada tahun lalu berlangsung pada kuartal II, sementara tahun ini terjadi pada kuartal I.

“Memang jadwal belanja waktu itu berbeda dengan tahun ini. Itu yang membedakan kenapa terlihat kuartal II itu lebih kecil,” ujar dia.

Untuk itu, dia menyebutkan tidak akan ada langkah agresif yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menggenjot belanja pada kuartal III.

“Sesuai dengan laporan sementara, outlook kita adalah sekitar Rp87 triliun di atas APBN. Jadi, sebenarnya tidak perlu ada yang digenjot. Ini adalah belanja yang sudah kita lakukan dengan baik, dan untuk beberapa pos bahkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan APBN-nya,” jelas Febrio.

Per semester I-2024, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen yoy.

Nilai itu juga mencakup belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat senilai Rp762,1 triliun atau 76,4 persen BPP untuk berbagai program, seperti program Kartu Sembako, PKH, PIP, bantuan alat dan mesin pertanian, subsidi energi, dan stabilisasi harga pangan

jamin belanja pemerintah sesuai target apbn                            jakarta - kepala badan kebijakan fiskal (bkf) kementerian keuangan febrio kacaribu menjamin kinerja konsumsi pemerintah tetap sesuai target anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) meski mengalami perlambatan pada kuartal ii-2024.
“sebenarnya untuk keseluruhan sepanjang tahun itu sesuai dengan belanja yang direncanakan dalam apbn,” kata febrio saat ditemui di kantor kementerian keuangan jakarta, selasa.
konsumsi pemerintah pada kuartal ii-2024 tercatat tumbuh 1,42 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berkontribusi 7,31 persen terhadap produk domestik bruto (pdb).
kinerja itu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal i yang tercatat mencapai 19,9 persen (yoy).
baca juga:minta bantuan helikopter water bombing, atasi karhutla di muaro jambi
baca juga:pipa pipih
menurut febrio, perlambatan itu disebabkan pergeseran sejumlah pos belanja yang berbeda dengan tahun 2023. misalnya, belanja pegawai untuk tunjangan hari raya (thr) dan gaji ke-13 pada tahun lalu berlangsung pada kuartal ii, sementara tahun ini terjadi pada kuartal i.
“memang jadwal belanja waktu itu berbeda dengan tahun ini. itu yang membedakan kenapa terlihat kuartal ii itu lebih kecil,” ujar dia.
untuk itu, dia menyebutkan tidak akan ada langkah agresif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggenjot belanja pada kuartal iii.
“sesuai dengan laporan sementara, outlook kita adalah sekitar rp87 triliun di atas apbn. jadi, sebenarnya tidak perlu ada yang digenjot. ini adalah belanja yang sudah kita lakukan dengan baik, dan untuk beberapa pos bahkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan apbn-nya,” jelas febrio.
baca juga:gubernur jambi serahkan bantuan peralatan dan spp, program dumisake pendidikan di merangin
baca juga:tips #cari_aman rayakan hari kemerdekaan
per semester i-2024, belanja pemerintah pusat (bpp) tercatat mencapai rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen yoy.
nilai itu juga mencakup belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat senilai rp762,1 triliun atau 76,4 persen bpp untuk berbagai program, seperti program kartu sembako, pkh, pip, bantuan alat dan mesin pertanian, subsidi energi, dan stabilisasi harga pangan
di samping itu, penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji aparatur sipil negara (asn), pemberian tunjangan hari raya (thr) dengan tunjangan kinerja (tukin) 100 persen, serta program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pada semester i turut berperan dalam peningkatan belanja negara. (antara)