Nama Baru Legislatif Bisa Diikuti Perubahan Budaya Politik

JAKARTA - Akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan, deretan nama baru yang menempati legislatif baik di DPR maupun DPD bisa diikuti perubahan budaya politik lebih positif.

"Dengan adanya dominasi wajah baru pada deretan nama pimpinan DPR dan DPD tentunya membawa harapan bagi masyarakat," kata Ardli saat dihubungi di Jakarta, Rabu (2/10).

Ardli mengatakan, wajah baru di legislatif diharapkan dapat mengubah cara pandang dan budaya berpolitik di Indonesia ke arah lebih baik.

Selain itu, lanjut Ardli, wajah baru juga dapat benar-benar menjalankan tugas pokok fungsinya untuk melakukan "checks and balances" terhadap jalannya pemerintahan ke depan.

BACA JUGA:Puluhan Nakes RSUD Ahmad Ripin Kembali Demo, Tak Puas Jawaban Direktur Terkait Penerimaan CPNS

BACA JUGA:Minta Selaraskan Program Pembangunan, Pertemuan TJSLDU dan Pemkab Muaro Jambi

"Dengan adanya perubahan deretan nama baru di jajaran pimpinan DPR dan DPD, diharapkan dibarengi dengan perubahan budaya politik dan kemauan untuk lebih berfikir ke arah demokrasi yang lebih esensial," tuturnya.

Ia menambahkan, selain itu juga diharapkan wajah baru ini semakin dapat membuka ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam konteks mekanisme legislasi di Indonesia.

Karena, lanjut Ardli, terwujudnya politik keterwakilan dalam sebuah sistem demokrasi salah satu kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Sehingga salah satu tugas utama para anggota legislatif yang merupakan representasi dari rakyat adalah membuka ruang partisipasi tersebut.

"Namun harapan itu akan terwujud hanya jika budaya politik elitisme di Indonesia bisa berubah," katanya.

BACA JUGA:Kerahkan 487 Personel, Polres Tanjabtim Siapkan Pengamanan Pilkada 2024

BACA JUGA:Dua Nama untuk Pimpinan DPRD Tanjabbar

Ardli mengatakan, ketika elit-elit politik di Indonesia masih menyuburkan budaya elitisme, maka tidak ada harapan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun legislasi.

"Perubahan struktur di DPR dan DPD ini hanya akan menjadi pergantian 'kover' semu, tetapi nihil esensi ketika budaya elitism masih berjalan," ujarnya. (ANTARA)