Perluas Perlindungan Sosial bagi Tokoh Adat Kota Jambi

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Selasa , 24 Jun 2025 - 19:11

Walikota Jambi, Maulana secara simbolis menyerahkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan.-IST/Jambi Independent-Jambi Independent

JAMBI – Komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan kembali diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kali ini, perlindungan difokuskan kepada unsur masyarakat adat, khususnya para Ketua Lembaga Adat Kelurahan dan Ketua Badan Musyawarah Adat RT se-Kota Jambi.

Program ini diawali dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung selama dua hari, Senin–Selasa (23–24 Juni 2025), di Aula Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi.

Acara dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, dan turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Dapil Jambi, Hasan Basri Agus; Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian; serta para tokoh adat dan perwakilan kelurahan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menyatakan bahwa, keberadaan lembaga adat merupakan bagian penting dari struktur sosial masyarakat yang harus mendapat perlindungan menyeluruh, termasuk perlindungan kerja.

“Selama ini Ketua RT dan petugas syara telah lebih dulu mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Kini giliran tokoh adat kita yang harus diperhatikan. Akan kita data ulang dan anggarkan melalui APBD. Negara harus hadir memberi perlindungan,” ujar Maulana.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan Ketua Lembaga Adat.

Hal ini menjadi penanda dimulainya perluasan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat non-formal yang sebelumnya belum terfasilitasi secara sistematis.

Sementara Anggota DPR RI, Hasan Basri Agus, mengapresiasi inisiatif tersebut dan menyebutnya sebagai langkah progresif dalam membangun perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Tokoh adat memiliki peran penting menjaga harmoni sosial dan budaya lokal. Sudah saatnya mereka mendapat jaminan sosial yang layak,” tegas Hasan.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jambi, Hendra Elvian, menyampaikan bahwa hingga kini baru 13 orang tokoh adat yang menjadi peserta aktif secara mandiri.

Jumlah tersebut dianggap belum sebanding dengan potensi kepesertaan yang ada.

perluas perlindungan sosial bagi tokoh adat kota jambi                            jambi – komitmen pemerintah kota jambi dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan kembali diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan bpjs ketenagakerjaan.
kali ini, perlindungan difokuskan kepada unsur masyarakat adat, khususnya para ketua lembaga adat kelurahan dan ketua badan musyawarah adat rt se-kota jambi.
program ini diawali dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang berlangsung selama dua hari, senin–selasa (23–24 juni 2025), di aula lembaga adat melayu (lam) kota jambi. 
acara dibuka langsung oleh wali kota jambi, maulana, dan turut dihadiri oleh anggota dpr ri dapil jambi, hasan basri agus; kepala bpjs ketenagakerjaan cabang jambi, hendra elvian; serta para tokoh adat dan perwakilan kelurahan.
baca juga:paripurna bahas lkpj apbd 2024 wawako diza: kami menunggu masukan konstruktif
baca juga:yasir: kalau dipaksa itu melanggar, aktivitas pt sas dinilai ilegal
dalam sambutannya, wali kota maulana menyatakan bahwa, keberadaan lembaga adat merupakan bagian penting dari struktur sosial masyarakat yang harus mendapat perlindungan menyeluruh, termasuk perlindungan kerja.
“selama ini ketua rt dan petugas syara telah lebih dulu mendapatkan perlindungan bpjs ketenagakerjaan. kini giliran tokoh adat kita yang harus diperhatikan. akan kita data ulang dan anggarkan melalui apbd. negara harus hadir memberi perlindungan,” ujar maulana.
pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan simbolis kartu kepesertaan bpjs ketenagakerjaan kepada perwakilan ketua lembaga adat. 
hal ini menjadi penanda dimulainya perluasan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat non-formal yang sebelumnya belum terfasilitasi secara sistematis.
sementara anggota dpr ri, hasan basri agus, mengapresiasi inisiatif tersebut dan menyebutnya sebagai langkah progresif dalam membangun perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.
“tokoh adat memiliki peran penting menjaga harmoni sosial dan budaya lokal. sudah saatnya mereka mendapat jaminan sosial yang layak,” tegas hasan.
sementara itu, kepala bpjs ketenagakerjaan jambi, hendra elvian, menyampaikan bahwa hingga kini baru 13 orang tokoh adat yang menjadi peserta aktif secara mandiri. 
jumlah tersebut dianggap belum sebanding dengan potensi kepesertaan yang ada.
“kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa siapa pun yang bekerja dan memiliki risiko sosial, termasuk tokoh adat, berhak atas perlindungan. skema kami fleksibel, mulai dari rp16.800 per bulan,” jelasnya.
hendra menambahkan, pihaknya siap mendampingi proses pendataan dan integrasi peserta baru agar program ini berjalan maksimal.
selain sebagai ajang sosialisasi, kegiatan bimtek ini menjadi forum diskusi terbuka antara bpjs ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan tokoh adat. 
berbagai strategi dirumuskan agar perluasan perlindungan sosial dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
para peserta menyambut baik program ini, dan berharap agar realisasi perlindungan sosial bagi tokoh adat tidak hanya bersifat simbolis, melainkan benar-benar diimplementasikan secara konkret di tingkat kelurahan dan rt.
langkah ini menjadi bagian dari visi pemerintah kota jambi untuk mewujudkan kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. 
dengan memperluas jangkauan perlindungan sosial hingga ke masyarakat adat, diharapkan terbentuk ketahanan sosial yang lebih kuat di tengah dinamika pembangunan kota. (zen)