Pemprov Jambi Prioritaskan Program Strategis di APBD 2026

JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi memastikan akan lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran pada tahun 2026. Mengingat turunnya pendapatan daerah yang membuat kemampuan belanja daerah menjadi terdampak. 

Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo, mengatakan sekitar 55 hingga 57 persen pendapatan APBD Provinsi Jambi masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

“Jadi di tahun anggaran 2026, sejumlah dana transfer mengalami penurunan bahkan belum dimasukkan ke dalam rencana pendapatan,” kata Agus, Kamis  (31/7).

Adapun, total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sekitar Rp 4,68 triliun, sedangkan di tahun 2026 alami penurunan menjadi Rp 3,68 triliun. 

BACA JUGA: APBDP Provinsi Jambi Belum Dibahas, Ketua DPRD: Batas Akhir Penetapan Bulan September

BACA JUGA:282 Titik dari Januari hingga Juli, Hotspot di Jambi Terus Bertambah

Lebih lanjut, Pemprov Jambi terus berupaya menyesuaikan belanja, termasuk menurunkan belanja pembangunan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Termasuk belanja pegawai, belanja fisik, PU, mungkin di pendidikan, kemudian di kesehatan, itu semua rata-rata, semua OPD itu menurun,” kata Agus. 

“Karena memang anggaran kita juga menurun,” tambahnya. 

Sementara, sejumlah program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga terkena imbasnya. Bahkan, program Dana Alokasi Tambahan (DAT) yang biasanya mencapai Rp 120 miliar per tahun untuk sektor pendidikan, belum bisa dilaksanakan lantaran belum ada kepastian regulasi maupun sumber dana.

“Jadi mungkin, kita perlu memastikan bahwa program-program prioritas lah yang menjadi sasaran atau arahan kebijakan di tahun 2026 sehingga dengan anggaran yang minim kita bisa memperoleh hasil yang maksimal,” lanjut Agus. 

Meski demikian, Pemprov menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menghambat semangat untuk mencapai hasil maksimal. Fokus akan diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa anggaran diarahkan pada hal-hal yang benar-benar prioritas. Dengan keterbatasan yang ada, kita harus tetap bisa memperoleh hasil yang optimal,” katanya. (cr01/enn)