6 Pejabat Nonjob Dipanggil BKN

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Jennifer Agustia |

Rabu , 30 Jul 2025 - 19:12

NONJOB: Dedi Ardiansyah, salah satu dari pejabat nonjob yang sudah dipanggil oleh BKN dan Inspektorat Provinsi Jambi. -Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

JAMBI - Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) memeriksa enam dari tiga belas pejabat nonjob yang sebelumnya diberhentikan melalui surat pengunduran diri palsu.

Dari enam pejabat nonjob tersebut, terdiri dari tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan tiga lainnya berasal dari eselon IV.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Hambali, mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI melalui tim pengawasan dan pemeriksaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NPSK).

“Enam pejabat itu sedang diperiksa oleh BKN melalui tim pengawasan dan pengendalian NSPK,” kata Hambali, Rabu (30/7).

Ia menyampaikan, dengan hadirnya pihak BKN tidak lain untuk menggali informasi terhadap polemik nonjob tersebut.

“Pejabat nonjob itu diperiksa oleh BKN. BKD tidak dilibatkan dalam pemeriksaan pejabat yang dinonjobkan itu,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada hari Jumat, 1 Agustus 2025, pihak BKD yang memiliki peran penting dalam keadministrasian kepegawaian juga akan dimintai keterangan oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

“Sebagai bagian dari proses klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran administratif tersebut,” katanya.

Senada dengan itu, Dedy Ardiansyah, salah satu dari enam pejabat nonjob, membenarkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan NSPK yang ditemukan oleh empat orang tim BKN dalam proses pemeriksaan.

“Ya, seperti yang disampaikan oleh dari tim BKN, memang ada ketidaksesuaian dengan NSPK, itu yang mereka sampaikan,” kata Dedy.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama lima pejabat lainnya telah menjalani proses audiensi dengan BKN, termasuk memberikan keterangan secara menyeluruh mengenai kronologi pemberhentian dan pengangkatan jabatan yang dialami oleh total 13 ASN nonjob tersebut.

“Kami sudah menyampaikan mulai dari kronologi awal sampai dengan proses-proses yang terjadi di akhir-akhir waktu tadi,” katanya.

6 pejabat nonjob dipanggil bkn                            jambi - badan kepegawaian negara republik indonesia (bkn ri) memeriksa enam dari tiga belas pejabat nonjob yang sebelumnya diberhentikan melalui surat pengunduran diri palsu. 
dari enam pejabat nonjob tersebut, terdiri dari tiga aparatur sipil negara (asn) eselon iii dan tiga lainnya berasal dari eselon iv.
sekretaris badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi jambi, hambali, mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan langsung oleh badan kepegawaian negara (bkn) ri melalui tim pengawasan dan pemeriksaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (npsk). 
“enam pejabat itu sedang diperiksa oleh bkn melalui tim pengawasan dan pengendalian nspk,” kata hambali, rabu (30/7).
baca juga:menteri lhk dan kepala bnpb tinjau kahutla di jambi
baca juga:mandor jadi saksi kunci, polisi selidiki dalang karhutla di sungai gelam 
ia menyampaikan, dengan hadirnya pihak bkn tidak lain untuk menggali informasi terhadap polemik nonjob tersebut. 
“pejabat nonjob itu diperiksa oleh bkn. bkd tidak dilibatkan dalam pemeriksaan pejabat yang dinonjobkan itu,” katanya. 
lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada hari jumat, 1 agustus 2025, pihak bkd yang memiliki peran penting dalam keadministrasian kepegawaian juga akan dimintai keterangan oleh inspektorat provinsi jambi.
“sebagai bagian dari proses klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran administratif tersebut,” katanya. 
senada dengan itu, dedy ardiansyah, salah satu dari enam pejabat nonjob, membenarkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan nspk yang ditemukan oleh empat orang tim bkn dalam proses pemeriksaan.
“ya, seperti yang disampaikan oleh dari tim bkn, memang ada ketidaksesuaian dengan nspk, itu yang mereka sampaikan,” kata dedy. 
lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama lima pejabat lainnya telah menjalani proses audiensi dengan bkn, termasuk memberikan keterangan secara menyeluruh mengenai kronologi pemberhentian dan pengangkatan jabatan yang dialami oleh total 13 asn nonjob tersebut.
“kami sudah menyampaikan mulai dari kronologi awal sampai dengan proses-proses yang terjadi di akhir-akhir waktu tadi,” katanya.
“nah, jadi keterangan sudah kita sampaikan dari masing-masing enam ini,” tambahnya.
ia berharap agar gubernur jambi, sekretaris daerah, serta para pejabat tinggi di lingkungan pemerintah provinsi jambi dapat memberikan perhatian yang serius terhadap kasus ini.
“nantinya menjadi bahan rekomendasi kepada pimpinan-pimpinan tinggi kita, pak sekda atau pak gubernur, sehingga nanti menjadi suatu hasil yang bisa dipertimbangkan dengan baik,” tutupnya.
setelah memenuhi panggilan bkn, para pejabat nonjob itu kemudian memenuhi panggilan dari inspektorat provinsi jambi. pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut dari temuan adanya ketidaksesuaian npsk, guna untuk mendalami pelanggaran administrasi yang menyebabkan status nonjob di sejumlah pejabat eselon iii dan iv. 
inspektorat pembantu khusus (irban khusus) mat sanusi, membenarkan bahwa enam pejabat yang telah dipanggil bkn juga diminta hadir oleh pihaknya. 
“jadi sekarang kan melakukan pemeriksaan terkait dengan proses pemberhentian mereka dari jabatan,” kata sanusi. 
ia mengatakan, pemeriksaan ini juga merupakan bagian dari upaya klarifikasi terhadap proses dan dokumen administrasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan penonjoban. 
sanusi menilai bahwa terdapat adanya kekeliruan prosedur yang menyebabkan munculnya surat pengunduran diri tanpa sepengetahuan para pejabat yang bersangkutan.
“jadi, informasi yang kita dapatkan ada kekeliruan di dalam proses pemberhentian pejabat struktural,” tambahnya. 
ia menyampaikan, bahwa datangnya 6 pejabat nonjob tersebut merupakan bentuk penggalian informasi lebih lanjut terhadap polemik tiga belas pejabat di nonjob. 
“jadi, itu ini kan proses mencari tahu, melihat faktanya seperti apa, kejadiannya seperti apa,” kata sanusi. 
 
adapun dari proses tersebut, pihak inspektorat akan mengumpulkan data dan dokumen pendukung. dari hasil tersebut akan diketahui apakah memang ada prosedur yang dilanggar dalam proses pemberhentian para pejabat.
“setelah dapat fakta-faktanya ini, data-datanya. kalau ada yang tidak sesuai dengan ketentuan atau dengan rekomendasi, kan akan ketahuan itu nanti,” benernya. 
sanusi menegaskan bahwa pihaknya hanya bersifat pemeriksaan administratif terhadap keabsahan dokumen pemalsuan tersebut. 
“pemeriksaan kami ini kan sifatnya administratif, nanti sanksi administratif, bisa jadi siapa yang melakukan pelanggaran, dijatuhi sanksi hukuman disiplin,” katanya. 
lebih lanjut, sanusi membenarkan akan ada panggilan terhadap badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi jambi yang memegang posisi tertentu. 
“pihak yang terkait dengan proses dan yang berhubungan dengan proses pemberhentian,” ungkapnya. 
sementara, afriansyah selaku kuasa hukum dari delapan pejabat nonjob mengatakan, kliennya telah memenuhi panggilan inspektorat untuk mengkonfirmasi benar atau tidak mereka pernah mengajukan surat pengunduran diri.
“sudah dijawab semua oleh klien kami, tidak ada mengajukan surat pengunduran diri, tidak ada membuat surat pengunduran diri, dan tidak ada menandatangani surat pengunduran diri tersebut,” kata afriansyah. 
ia menyampaikan, dari delapan kliennya hanya lima orang yang dipanggil oleh inspektorat kemarin. sisanya dilanjutkan hari ini, kamis (31/7).
“hari ini lima dan besoknya tiga,” pungkasnya. (cr01/enn)