Seminar Internasional : Dihadadapan Akademisi, Wali Kota Maulana Paparkan Program ‘Kota Jambi Bahagia’

Lebih lanjut, Ia turut memaparkan 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia, terutama program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satunya adalah Kartu Bahagia, sebuah inisiatif layanan sosial yang terintegrasi dengan program Kampung Bahagia, sebagai upaya konkret menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial di tingkat komunitas.

“Ini adalah program inovatif yang belum pernah ada sebelumnya, yang dirancang untuk memberikan rasa aman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi,” ungkap Wali Kota Maulana.

Wali Kota Jambi itu juga menekankan pentingnya peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung pemerintah, khususnya dalam melakukan analisis data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.

Ia menegaskan pentingnya keterlibatan para akademisi dalam mengevaluasi dampak dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah.

“Tentu dibutuhkan kajian mendalam dari kalangan akademik untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan setiap kebijakan. Hal ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan, apabila terdapat masukan atau temuan dari hasil kajian tersebut,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara Pemerintah Kota Jambi dan Universitas Jambi dapat terus diperkuat, terutama dalam pengembangan kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

“Semoga, melalui dukungan penuh dan kajian-kajian yang dilakukan oleh Universitas Jambi, kami dapat terus menghadirkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Menutup paparannya, Wali Kota Maulana menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota Jambi selalu terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik dari setiap kebijakan yang diambil. Namun demikian, ia menekankan bahwa kritik tersebut harus didasarkan pada data yang valid dan objektif, serta disampaikan dengan semangat membangun.

“Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran, selama itu berbasis data yang akurat dan ditujukan demi kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Bima Arya Sugiarto, M.A, sebagai pembicara utama dalam seminar tersebut menegaskan, bahwa tantangan terbesar dalam pemerintahan saat ini adalah kemampuan mengambil keputusan secara presisi, namun tetap mengedepankan empati. 

Menurutnya, presisi dalam pengambilan kebijakan harus didasarkan pada data yang valid, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun di sisi lain, keputusan yang baik juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kepekaan sosial.

“Keputusan publik tidak bisa lagi dibuat hanya berdasarkan intuisi. Ia harus didasarkan pada data yang presisi, namun juga ditafsirkan dengan empati dan rasa,” ujar Bima Arya melalui video tapping yang ditayangkan dalam seminar tersebut

Ia juga menyoroti proses pengumpulan data di berbagai daerah yang masih menjadi tantangan tersendiri. Data tersebar secara acak dan sulit dikonsolidasikan, sehingga memengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Untuk itu, Ia mendorong para pengambil kebijakan di daerah untuk menjalin kemitraan aktif dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas akademik.